Menurut Islahuddin, kemacetan tersebut disebabkan sejumlah persoalan yang saling berkaitan. Karena itu, persoalan kemacetan tidak dapat hanya dibebankan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tetapi juga menjadi tanggung jawab regulator dan operator terkait.
"Kemacetan di akses ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi disebabkan sejumlah masalah. Mulai dari banyaknya kendaraan ODOL (kendaraan melebihi kapasitas dimensi dan muat berlebihan) yang melanggar aturan, kondisi lalu lintas, hingga pengaturan di pelabuhan ASDP Ketapang dan Pelabuhan Tanjungwangi milik Pelindo," jelas pria yang biasa disapa Islah itu, Rabu (30/9/2026).
Dia menjelaskan, kendaraan over dimension over loading (ODOL) merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan. Pemerintah sebagai regulator dinilai perlu tegas dalam mengatur operasional kendaraan ODOL.
Keberadaan kendaraan ODOL di kapal juga berpengaruh terhadap daya angkut kapal.
"Jika ODOL selama ini membahayakan keselamatan dan selalu memunculkan masalah di lapangan, maka harus diatur ketat bahkan jika perlu dilarang. Jika ODOL masuk kapal, maka akan mengurangi slot kendaraan lain sehingga kapasitas muat kapal terbatas," jelas Islah.
Islah menilai tidak adanya ketegasan dalam pengaturan ODOL membuat petugas di lapangan, termasuk pengelola pelabuhan, kesulitan melakukan penindakan. Ketegasan juga diperlukan terutama ketika pengemudi kendaraan ODOL melakukan protes atau demonstrasi yang berdampak pada kemacetan panjang.
"Petugas pelabuhan yang tegas dalam mengatur ODOL seringkali mendapatkan protes supir karena dianggap menghambat arus barang. Padahal pengaturan ODOL untuk kepentingan semua pihak, terutama keselamatan pelayaran," tuturnya.
Islah kemudian meminta Kementerian Perhubungan, kepolisian, pemerintah daerah, hingga operator pelabuhan duduk bersama untuk mengurai seluruh persoalan yang menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut.
"Akses jalan menuju pelabuhan adalah fasilitas vital nasional yang memiliki dampak pada kehidupan semua masyarakat, sehingga perlu segera diatasi secara bersama," pungkas alumnus Magister Universitas Paramadina itu.
Lebih lanjut, Islah melihat ada ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi di objek vital. Menurut dia, aksi demonstrasi dengan cara menghadang akses di dalam pelabuhan menyebabkan kemacetan berlangsung berhari-hari. Penutupan pelabuhan selama sekitar delapan jam, kata dia, turut mengakibatkan antrean panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat.
"Polisi harus bertindak tegas, jangan biarkan objek vital disabotase sekelompok orang dan mengganggu ribuan pengguna jasa," katanya.
Islah juga menyoroti peran Pelindo dalam mengurai kemacetan. Menurut dia, antrean truk yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Tanjungwangi menuju Lembar turut memperparah kemacetan.
Karena itu, ia menilai ketersediaan buffer zone yang memadai perlu menjadi prioritas.
"Tidak semua kendaraan yang mengantre pengguna pelabuhan ASDP, tapi juga pengguna Tanjung Wangi milik Pelindo. Apalagi ketersediaan kapal di lintasan itu berkurang," terangnya.
Islah menyarankan Gapasdap dan INFA mengerahkan kapal berukuran besar untuk membantu mengurai kemacetan. Sejauh ini, menurut dia, ASDP telah menambah kapal perbantuan di lintasan yang mengalami kepadatan.
"Selanjutnya, peran Pemprov dan Pemkab Banyuwangi harus menertibkan lahan mereka di sekitar pelabuhan untuk bisa menambah daya tampung kendaraan di parkir siap muat. Selain itu, KSOP harus memberlakukan jadwal yang lebih fleksibel agar kapasitas muatan kapal lebih maksimal," pungkasnya.