Logistik Rp600 M Tak Terangkut Selama Mogok Nasional, Sarbumusi Minta Pemerintah Tak Gegabah Terapkan Zero ODOL

Presiden DPP Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyebut angka ini berdasarkan simulasi konservatif dari logistik yang tidak terangkut selama aksi berlangsung di 11 provinsi.

“Angka ini belum termasuk spin-off loss dari terganggunya pengiriman logistik yang diperkirakan bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari kerugian langsung,” ujar Irham dalam rilis resminya, Senin (14/7/2025).

Irham menambahkan, mogok nasional merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh para sopir sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah atas potensi dampak serius dari kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) jika diterapkan tanpa perhitungan matang.

“Jika diterapkan secara gegabah, Zero ODOL tidak hanya akan merugikan sopir, tapi juga pengusaha dan masyarakat sebagai konsumen akhir. Daya beli bisa menurun karena harga komoditas naik, padahal pertumbuhan ekonomi kita banyak ditopang oleh konsumsi domestik,” tutur Irham.

Sebagai koordinator aksi, Sarbumusi telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan aspirasi para sopir logistik. Surat itu juga memuat substansi usulan RUU Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik yang dinilai penting sebagai jaminan keadilan dalam tata kelola sektor logistik nasional.

“Kami berharap pemerintah membuka ruang dialog yang serius. Ini bukan sekadar soal pelanggaran lalu lintas, tetapi menyangkut masa depan ekonomi rakyat. Rantai pasok nasional bisa terguncang hanya karena satu kebijakan yang kurang tepat,” kata Irham.

Irham turut mengapresiasi seluruh peserta aksi mogok nasional yang menjalankan protes secara damai dan tertib. Ia menyebut solidaritas para sopir logistik serta dukungan dari komunitas lain menjadi kunci sukses aksi ini.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada para sopir, asosiasi pengemudi, pedagang pasar, petani, pemilik logistik, hingga pengusaha transportasi skala UMKM yang telah menunjukkan perjuangan luar biasa dalam aksi ini,” imbuhnya.

Menurut Irham, data yang dikumpulkan Sarbumusi menunjukkan bahwa aksi mogok ini telah menurunkan produksi hingga 30 persen dan menyebabkan penurunan pendapatan sebesar 25 persen bagi pelaku usaha. Analisis regresi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa aksi ini berpengaruh signifikan terhadap kelangkaan pasokan dan kenaikan harga komoditas.

Bahkan, simulasi model ekonometrik memperkirakan bahwa jika aksi mogok berlangsung selama satu minggu, kerugian ekonomi bisa menembus angka Rp1,5 triliun.

Berikut ini catatan Sarbumusi terkait potensi dampak lanjutan yang muncul akibat aksi mogok ini, antara lain:

1. Terganggunya Rantai Pasok Nasional – Pengiriman barang dan bahan baku terganggu, menghambat proses produksi dan distribusi.
2. Menurunnya Ketahanan Pangan – Pasokan bahan pangan terhambat sehingga berpotensi mengancam kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
3. Keterbatasan Komoditas Pokok – Beberapa barang kebutuhan pokok mulai langka dan harganya melonjak.
4. Ketidakstabilan Sosial-Ekonomi – Gangguan distribusi memicu keresahan masyarakat serta ketidakpastian bagi pelaku usaha.
5. Tekanan Inflasi – Harga komoditas naik, memperburuk daya beli masyarakat yang telah menurun akibat tekanan ekonomi global dan domestik.