Soal Zero ODOL, Aptrindo Ungkap Biang Kerok Penyebab Kerusakan Jalan

Menurut Gemilang, dampak langsung jika aturan ODOL diterapkan adalah adanya kenaikan ongkos angkut. Kenaikan ongkos angkut jelas akan membebani pemilik barang.

"Kami minta pemerintah mempertimbangkan kepentingan pengusaha truk, sopir, pemilik barang, dengan pemberian insentif fiskal bagi yang terdampak atas penerapan kebijakan zero ODOL ini," tandasnya.

Aptrindo dalam pernyataan resminya sebelumnya menyebut tidak pernah dilibatkan secara formal dalam perumusan kebijakan strategis penanganan angkutan ODOL. Padahal, Aptrindo merupakan asosiasi resmi yang menaungi pengusaha truk dan angkutan barang di Indonesia.

"Sangat disayangkan bahwa justru asosiasi-asosiasi yang tidak memiliki struktur nasional yang jelas, tanpa keanggotaan yang terverifikasi, diberikan ruang dalam diskusi kebijakan yang sangat berdampak pada sektor logistik nasional. Hal ini berpotensi menyesatkan arah kebijakan dan menimbulkan disinformasi," sebut  Aptrindo.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan aturan baru terkait penanganan ODOL. Penindakan ODOL dilakukan berdasarkan regulasi yang sudah lama berlaku, namun kini ditegakkan secara tegas.

"Kami sampaikan, pelaksanaan penanganan ODOL pada saat ini, pada tahun ini, kita tidak menerbitkan aturan baru, tidak ada aturan baru apa pun yang kita terbitkan," ujar Menhub di Jakarta, Kamis (26/6/2025) malam.

Menurut Dudy, pemerintah hanya ingin menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta regulasi turunannya, yang selama ini belum dijalankan secara optimal oleh para pemangku kepentingan di sektor transportasi darat. 

Kata Dudy, implementasi kebijakan zero ODOL telah dicanangkan sejak 2017. Namun, belum berjalan optimal akibat berbagai penundaan dan keberatan dari sejumlah pihak. 

Meski sudah disepakati oleh pemangku kepentingan untuk diterapkan pada tahun 2023, kebijakan zero ODOL terus ditunda akibat permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik nasional.