Tak Terbukti Serobot Tanah PT AHL, Petani di Tana Tidung Divonis Bebas

Selain itu, PT. AHL tidak pernah melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat sebelum izin HTI diberikan, meski diwajibkan untuk mengeluarkan tanah-tanah warga dari kawasan konsesi, sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehutanan No. 88/kpts-II/1996.

Asep menuturkan, setelah melalui persidangan selama lebih dari empat bulan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Budi Hermanto, memutuskan bahwa Ahmad bin Hanapi tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan pada tanggal 10 Oktober 2024. Menurut Yusuf, Ahmad kini telah dibebaskan dari Rumah Tahanan Nunukan sesuai putusan tersebut.

Asep menegaskan, keputusan Majelis Hakim sejalan dengan nota pembelaan yang mereka ajukan. Sedangkan PT. AHL tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana tertulis dalam izin HTI, dan lahan yang digarap Ahmad tetap sah karena Kementerian LHK belum melakukan pengukuhan kawasan hutan sesuai UU Kehutanan.

“Utusan ini menjadi peringatan keras bagi pemegang izin usaha kehutanan agar menaati hukum di Indonesia, serta memberikan keadilan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang berjuang mempertahankan tanah mereka,” tuturnya. 

Terlepas dari itu, Ahmad bersyukur atas putusan bebas yang dianggapnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ia menyatakan bahwa banyak warga desa lainnya yang mengalami nasib serupa dan terancam ditetapkan sebagai tersangka atas lahan yang mereka miliki secara turun-temurun. 

Saat ini, lanjut Asep, Ahmad berniat untuk kembali ke desanya dan melanjutkan pengelolaan lahannya dengan menanam kebun campur agar lingkungan tetap hijau dan ramah lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kecil seperti dirinya.