Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis ketika melihat fakta langsung alih fungsi lahan secara ugal-ugalan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/2025). Foto: Antara/M Fikri Setiawan
"Ini yang berikan izinnya siapa? Dari sisi aspek regulasi bisa rekomendasikan untuk dicabut?" ujar Dedi Mulyadi saat berbincang dengan salah satu petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) di tempat wisata Eiger Adventure Land, Megamendung, dikutip dari Antara.
Dari tempat wisata yang masih dalam proses pembangunan itu, Dedi tercengang melihat ke arah area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dimana tampak berdiri bangunan yang akan terhubung dengan Eiger Adventure Land melalui jembatan gantung.
Eiger Adventure Land merupakan satu dari empat tempat wisata yang disegel di kawasan wisata Puncak karena terindikasi melanggar alih fungsi lahan.
Dedi menegaskan akan mengembalikan alam Jawa Barat seperti semula sesuai dengan penataan ruang. Hal itu demi menyelamatkan warga Jawa Barat dan Jakarta.
"Kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta untuk membicarakan ini, karena Jawa Barat itu palang pintunya Jakarta dan paling utamanya warga di Jakarta. Jangan lagi bangun bangunan villa dan sejenisnya di Puncak," tegas Dedi.
"Bicara penanganan banjir bicara hulunya air jangka panjang, ayo Gubernur berani ngomong enggak, kalau berani saya lebih berani lagi. Kalau Pak Menteri berani ngomong saya lebih berani lagi," kata Rudy di Cibinong, Rabu (5/3).
Lokasi yang disegel yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land. "Empat hari ini. Besok mungkin nambah lagi," ungkap Zulkifli Hasan.
Sementara Hanif Faisol mengungkapkan terdapat indikasi adanya pelanggaran pidana yang dilakukan dalam pembangunan empat wisata yang disegel. Pihaknya akan melakukan pendalaman dengan tahapan penyidikan.
"Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disita oleh Pak Menko dan Pak Gubernur," kata Hanif.
Berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan itu telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar. Sehingga, kata Hanif, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memintanya untuk melakukan analisis secara detail terkait dengan penggunaan lahannya.
"Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang ulang, artinya alam telah mengkalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus bencana di hulu di hilir cukup besar," ungkapnya.
Hanif menambahkan, penyegelan ini sedianya akan terus berlanjut di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Mulai dari kawasan hulu di Puncak hingga hilir di wilayah Jakarta.
"Kita di segmen satu dari DAS Ciliwung. Nah, segmen hulu ini ada di Kabupaten Bogor kemudian, segmen ke dua ada di Kota Bogor, segmen tiganya Kabupaten lagi, segmen empatnya Depok, segmen lima dan enemnya di Daerah Khusus Jakarta," terangnya.
