KPK Dampingi Pemprov NTB Tertibkan Tambang Emas Ilegal, Omzet Capai Rp90 Miliar per Bulan

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan, jumlah tersebut dihitung dari tiga stockpile atau tempat penyimpanan emas di satu titik tambang wilayah Sekotong. Dia menyebut, luas tambang diperkirakan sebesar lapangan bola.

“Ini baru satu lokasi, dengan tiga stockpile. Dan kita tahu, mungkin di sebelahnya ada lagi. Belum lagi yang di Lantung, yang di Dompu, yang di Sumbawa Barat, berapa itu per bulannya? Bisa jadi sampai triliunan kerugian untuk negara,” kata Dian dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Dia menuturkan, dugaan modus operandi dari pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga membiarkan aktivitas tambang ilegal tersebut berjalan.

Tak hanya itu, pihaknya menmukan alat berat dan bahan kimia impor yang digunakan dalam operasi tambang ilegal itu.

Selain kerugian ekonomi, aktivitas tambang emas ilegal ini juga dinilai merusak potensi wisata alam sekitar. Dian menjelaskan bahwa kawasan tambang tersebut sebenarnya memiliki keindahan alam yang besar, namun terancam rusak akibat pembuangan merkuri dan sianida sembarangan oleh pelaku tambang ilegal.

“Daerah di sekitar tambang ini sangat indah, memiliki potensi wisata yang besar. Namun, tambang ilegal ini merusaknya dengan merkuri dan sianida yang mereka buang sembarangan. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat,” tuturnya.

Dalam upaya penertiban, KPK bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabal Nusra) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB telah memasang plang di lokasi tambang tersebut. 

Plang tersebut berisi larangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan Pelangan Sekotong.

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dalam bentuk apa pun di dalam kawasan hutan Pelangan Sekotong,” demikian bunyi peringatan pada plang tersebut.