CILACAP, (ERAKINI) - Wakil Ketua DPRD Jawa TengahSarif Abdillah mendorong pentingnya hilirisasi industri perikanan di PPS Cilacap agar nilai tambah ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah tersebut.
Hal itu bisa dilakukan melalui penguatan integrasi sektor kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.
“Penguatan sektor maritim menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Tengah,” ungkapnya, Jumat (10/4/2026).
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap merupakan pelabuhan perikanan samudera kelas I yang saat ini tengah dalam proses pengembangan dan ditargetkan rampung pada 2028.
Pengembangan juga akan meningkatkan daya tampung kapal hingga lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 1.470 unit.
“Peningkatan kapasitas ini membuka peluang besar bagi penguatan ekspor, impor, serta pengembangan industri hilirisasi perikanan di wilayah selatan Jawa Tengah,” kata Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah.
Potensi perikanan tangkap di selatan Jawa Tengah, jelas Kakung, sebenarnya merata dari Purworejo sampai Cilacap.
Meski skalanya berbeda, seluruh wilayah ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara terintegrasi dengan PPS Cilacap sebagai simpulnya.
“Jika ekspor dan hilirisasi bisa dilakukan langsung dari Cilacap, nilai tambah ekonomi akan dirasakan oleh daerah-daerah selatan, mulai dari Cilacap, Kebumen, hingga Purworejo,” terang sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Kakung menekankan pentingnya penyiapan sumber daya manusia (SDM) sektor maritim agar masyarakat lokal, khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan peluang tersebut.
“Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah kejuruan, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Cilacap dan Banyumas ini.
Kakung pun mendorong, pengembangan pelabuhan ini bisa diselesaikan sesuai target. Hal ini untuk mengatasi overkapasitas armada yang terjadi saat ini.
“Karena jumlah kapal yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas pelabuhan yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan aktivitas sandar kapal menjadi tidak optimal,” pungkas Kakung.
