Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 100 ribu pendaftar telah melamar pekerjaan melalui Program Padat Karya. Program ini hanya tersedia 2.843 lowongan kerja (loker). Foto: Ilustrasi
JAKARTA, (ERAKINI) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat sebanyak 100 ribu pendaftar telah melamar pekerjaan melalui Program Padat Karya. Program ini hanya tersedia 2.843 lowongan kerja (loker).
“Sudah dibuka 37 lowongan pekerjaan dan per hari ini ada 100 ribu pendaftar,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) , Marulina Dewi, Minggu (21/6/2026).
Marulina menjelaskan, pendaftaran Program Padat Karya tahap pertama akan ditutup pada 25–26 Juni 2026. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi akan dilakukan pada 27 Juni 2026, bersamaan dengan pembukaan pendaftaran tahap kedua.
Pemprov DKI Jakarta membuka sebanyak 2.843 lowongan kerja melalui Program Padat Karya yang dilaksanakan secara bertahap sebagai bagian dari bantalan sosial bagi warga yang membutuhkan pekerjaan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Jakarta.
Melalui program ini, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kota diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan penghasilan.
Peserta program akan bekerja melalui pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan pada masing-masing kegiatan. Mereka tidak direkrut dalam skema pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Empat perangkat daerah membuka kesempatan kerja di sektor padat karya, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya memastikan proses rekrutmen Program Padat Karya bebas dari praktik nepotisme maupun keterlibatan orang dalam (ordal). “Semua sistemnya sangat terbuka, enggak mungkin ordal,” ujar Pramono.
Ia menegaskan, sistem rekrutmen dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses penerimaan tenaga kerja. “Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat serta mengontrol. Enggak ada interaksi sama sekali,” katanya.
Pramono mengatakan, program tersebut disiapkan sebagai bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang meningkat.
Ia juga telah menginstruksikan jajarannya agar proses penerimaan tenaga kerja dipercepat. “Nanti beberapa dinas saya sudah minta untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada. Karena memang kebutuhan untuk membuat bantalan sosial lebih baik itu diperlukan,” ujarnya.
Dalam proses rekrutmen, Pemprov DKI Jakarta menetapkan syarat yang mudah bagi masyarakat, yakni cukup memiliki KTP DKI Jakarta tanpa mensyaratkan ijazah atau latar belakang pendidikan tertentu.
“Yang paling penting adalah syaratnya KTP Jakarta, tidak ditanya mengenai ijazah, dan yang lebih penting lagi mereka segera bisa bekerja,” kata Pramono.
Melalui Program Padat Karya ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat segera memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Peserta program nantinya akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. “Karena memang yang dibutuhkan sekarang supaya orang yang tidak mempunyai pekerjaan akan mempunyai pekerjaan dengan UMP di Jakarta,” ujar Pramono.
