Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2024). Dalam rapat itu, dibahas rencana kerja pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025. Menurutnya, postur APBN 2025 tidak akan banyak mengalami deviasi dari yang telah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ungkap Sri Mulyani, dikutip dari Antara.
Dalam rapat terbatas itu, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi menginginkan agar APBN 2025 dapat mendukung program-program prioritas dari pemerintahan terpilih, termasuk program makan bergizi gratis.
“Kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025,” katanya.
Mengenai anggaran untuk program makan bergizi gratis, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dananya masih sebesar Rp71 triliun, sama seperti yang telah dianggarkan dalam RAPBN 2025i. Detail pelaksanaan anggaran tersebut akan disiapkan oleh tim Presiden terpilih.
Prabowo-Gibran juga telah menyetujui berbagai situasi ekonomi makro yang akan memengaruhi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2025 disusun oleh pemerintahan sekarang. Pemerintah sudah mulai menyusun RAPBN 2025 dengan berbagai asumsi ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional.
Asumsi penyusunan RAPBN 2025 ini, kata Menkeu, telah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih.
"Kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025," kata Menkeu.
Sejumlah situasi ekonomi yang akan memengaruhi rancangan APBN Tahun 2025, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak dan lifting gas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Menkeu menegaskan bahwa sampai saat ini, proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik. Komunikasi antara Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih juga intens.
