Trump Naikkan Tarif Impor Global Jadi 15 Persen usai Putusan Mahkamah Agung AS

Dilansir AP, Minggu (22/2/2026), pengumuman Trump di media sosial menjadi sinyal terbaru bahwa, meskipun kewenangannya dibatasi oleh putusan pengadilan, presiden dari Partai Republik itu tetap berniat menaikkan tarif secara agresif dan tak terduga. Tarif selama ini menjadi instrumen utama Trump untuk menulis ulang aturan perdagangan global sekaligus memberi tekanan internasional.

Pada Jumat lalu, Mahkamah Agung memutuskan membatalkan tarif yang diberlakukan Trump terhadap hampir semua negara dengan menggunakan undang-undang kewenangan darurat. Kini, Trump menyatakan akan menggunakan dasar hukum lain yang cakupannya lebih terbatas.

Ia telah menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkannya melewati persetujuan Kongres untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap impor dari seluruh dunia, mulai Selasa — bertepatan dengan pidato kenegaraannya. Namun, tarif tersebut hanya berlaku selama 150 hari kecuali diperpanjang melalui legislasi.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan terkait kapan Trump akan menandatangani perintah terbaru untuk menaikkan tarif menjadi 15 persen.

Dalam unggahan media sosialnya, Trump menyebut keputusan pengadilan sebagai putusan yang konyol, ditulis dengan buruk, dan sangat anti-Amerika, seraya menegaskan bahwa langkah kenaikan tarif diambil setelah tinjauan menyeluruh, rinci, dan lengkap.

Dengan suara 6-3, para hakim Mahkamah Agung menyatakan tidak konstitusional bagi presiden untuk secara sepihak menetapkan dan mengubah tarif, karena kewenangan memungut pajak berada di tangan Kongres.

Selain tarif sementara yang ingin ia naikkan menjadi 15 persen, Trump pada Jumat juga menyatakan tengah menempuh jalur tarif melalui pasal lain dalam hukum federal yang mensyaratkan investigasi oleh Departemen Perdagangan.

Ia menulis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, pemerintahannya akan menetapkan tarif baru yang “legal dan diperbolehkan secara hukum,” yang menurutnya akan melanjutkan proses “Make America Great Again.”

Serangan Pribadi ke Hakim
Pasca putusan Mahkamah Agung, Trump melontarkan serangan pribadi terhadap para hakim yang memutuskan menentangnya, termasuk dua hakim yang ia tunjuk pada masa jabatan pertamanya, yakni Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett.

Dalam konferensi pers, Trump menyebut situasi tersebut sebagai “sebuah aib bagi keluarga mereka.” Ia juga mengkritik Ketua Mahkamah Agung John Roberts, yang menulis opini mayoritas. Sebaliknya, Trump memuji Hakim Brett Kavanaugh, yang menulis pendapat berbeda (dissent) sepanjang 63 halaman, serta mendukung Hakim Clarence Thomas dan Samuel Alito yang berada di kubu minoritas.

Tarif menjadi pilar utama kebijakan ekonomi Trump. Ia mengklaim kebijakan tersebut dapat mengatasi defisit perdagangan, menghidupkan kembali manufaktur AS, hingga memaksa negara lain mengambil tindakan, seperti memperketat upaya pemberantasan perdagangan narkoba atau menghentikan konflik.

Trump juga berulang kali menyatakan bahwa pemerintah asing yang akan menanggung beban tarif tersebut, bukan konsumen dan pelaku usaha Amerika — meskipun data menunjukkan sebaliknya.

Data federal menunjukkan Departemen Keuangan telah mengumpulkan lebih dari 133 miliar dolar AS dari pajak impor yang diberlakukan berdasarkan kewenangan darurat hingga Desember lalu. Trump menjanjikan dana tersebut akan digunakan untuk mengurangi utang nasional dan bahkan membagikan dividen kepada pembayar pajak.

Namun, putusan Mahkamah Agung tidak membahas nasib dana yang telah terkumpul dari tarif tersebut.Partai Demokrat langsung mengecam ancaman tarif baru tersebut. Anggota Demokrat di Komite Ways and Means DPR menuding Trump “mencopet rakyat Amerika” dengan rencana kenaikan tarif.

“Sedikit lebih dari 24 jam setelah tarifnya dinyatakan ilegal, ia melakukan segala cara agar tetap bisa menaikkan biaya hidup Anda,” tulis mereka di media sosial.

Gubernur California dari Partai Demokrat, Gavin Newsom, yang dikenal sebagai rival politik Trump, juga menambahkan bahwa presiden “tidak peduli kepada Anda.”