Pemerintah Pusat hingga Juli Sudah Habiskan Belanja Rp1.170,8 Triliun, untuk Apa Saja?

Dari total belanja tersebut, sekitar Rp872,8 triliun atau 74,5 persen disalurkan langsung kepada masyarakat melalui berbagai program. Diantaranya, untuk program perlindungan sosial (perlinsos), pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp17,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, Rp28 triliun telah dialokasikan untuk program Kartu Sembako yang mencakup 18,7 juta KPM.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah juga menyalurkan anggaran signifikan, antara lain Rp8,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Rp7 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Rp7,4 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama, dan Rp3,6 triliun untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Di sektor infrastruktur, realisasi belanja mencapai Rp94,1 triliun, sementara untuk sektor kesehatan disalurkan Rp27 triliun melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

Pemerintah juga mengalokasikan Rp50,8 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram, Rp7,3 triliun untuk bantuan alat dan subsidi pupuk pertanian, serta Rp18,1 triliun untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi, APBN mendukung masyarakat di berbagai hal,” tambah Sri Mulyani.

Dari keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat, Rp588,7 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), yang merupakan 54 persen dari pagu Rp1.090,8 triliun.

Kinerja belanja K/L ini dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), serta pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp582,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu Rp1.376,7 triliun, yang didorong oleh realisasi subsidi/kompensasi energi serta pembayaran manfaat pensiun.