Gawat! Aksi Menkeu Purbaya Tarik Dana Rp200 Triliun dari BI Bisa Bikin Rupiah Terpuruk

Denni menilai kebijakan tersebut lebih  menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, atau yang disebut sebagai pencapaian keseimbangan internal. Caranya adalah dengan menambah likuiditas di perekonomian.

Namun, Denni mengingatkan risiko dari kebijakan tersebut. Ketika likuiditas meningkat dan suku bunga menurun, investor bisa saja menilai Indonesia tidak lagi menarik untuk menempatkan modal. 

“Akibatnya, dana mereka berpotensi dialihkan ke luar negeri. Apabila kondisi ini terjadi, kurs rupiah akan terdepresiasi, yakni melemah terhadap mata uang asing,” ujar Denni, Kamis (11/9/2025).

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, kata Denni, kebijakan yang akan dijalankan pemerintah sebaiknya ditujukan untuk mencapai keseimbangan, baik internal maupun eksternal. 

Keseimbangan internal artinya tercapainya stabilitas ekonomi makro domestik yang ditandai dengan full employment dan inflasi yang stabil. Sedangkan keseimbangan eksternal ditandai dengan adanya stabilitas antara neraca transaksi berjalan dengan aliran modal internasional.

Kendati demikian, kedua tujuan tersebut seringkali bertentangan. Denni menyebutkan, ketika negara mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai stabilitas internal, di sisi lain berdampak negatif terhadap stabilitas eksternal. 

“Atau sebaliknya, kebijakan yang ditujukan untuk mengejar stabilitas eksternal, dapat berdampak negatif terhadap stabilitas internal negara itu,” tambahnya.

Bagi Denni membandingkan returns atau keuntungan dalam penanaman modal adalah perilaku rasional. Dalam hal ini modal akan selalu mengalir ke tempat yang paling memberikan returns tertinggi pada tingkat risiko yang sama. 

“Pak Purbaya perlu menimbang ini, agar depresiasi yang terjadi tidak terlalu drastis yang menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan tidak lagi dapat dibiayai,” ucapnya.

Denni menambahkan, kebijakan terkait likuiditas dalam perekonomian merupakan ranah kebijakan moneter. Sesuai Undang-Undang, Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga stabilitas rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar terhadap mata uang asing.

Merujuk pada statistik Neraca Pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, neraca transaksi dan finansial Indonesia mengalami perubahan di tahun ini. Hingga semester I 2025, neraca transaksi berjalan mencatat defisit (minus) sebesar USD3,2 miliar, sementara neraca finansial juga minus USD5,6 miliar. 

Kondisi ini berbeda dengan tahun 2024, ketika neraca transaksi berjalan defisit, tetapi neraca finansial masih mencatat surplus (plus) meskipun tipis.

Menurut Denni, penyebab defisit neraca finansial dipicu oleh keluarnya investasi portofolio, baik obligasi maupun saham  senilai USD8 miliar. Arus keluar tersebut tidak mampu diimbangi dengan masuknya investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) yang hanya mencapai USD5 miliar. “Investasi portofolio sangat dipengaruhi oleh sentimen investor,” tegasnya.

Menkeu Purbaya sebelumnya mengatakan akan menarik dana pemerintah yang mengendap di BI sebesar Rp200 triliun dari total simpanan sebesar Rp425 triliun. Hal ini untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/9).

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui rencana menarik dana itu untuk disalurkan ke perbankan.

"Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank) enggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan," jelasnua.