Purbaya Dicekoki Banyak PR di Raker Perdana bersama DPR, Termasuk Hapus Tukin Kemenkeu

“Ini kunjungan pertama saya sebagai Menteri Keuangan, biasanya sebagai LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” ujarnya sebelum memulai paparan.

Purbaya pun menyampaikan bakal menyesuaikan gaya bicaranya dengan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan. Ia mengaku memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam berbicara ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

“Kalau waktu LPS, saya katanya ngomongnya agak ‘koboi’, sekarang enggak boleh saya. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda,” katanya. Maka dari itu, dia memilih untuk menyampaikan sesuai dengan naskah yang telah disiapkan oleh staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam raker itu Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun meminta Purbaya segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

Misbakhun menegaskan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal. Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

Pertama, pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Kedua, perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM. Ketiga, pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. 

Keempat, merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan. Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil.

Sementara anggota Komisi XI menyoroti sejumlah hal. Anggota Komisi XI Amin Ak menyoroti implementasi digitalisasi dan integrasi data di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti Cortex, Ceisa, dan Simbara dalam mendukung pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya sistem-sistem tersebut benar-benar terintegrasi dengan baik dan saling mendukung

“Bagaimana memastikan interoperabilitas antar sistem benar-benar berjalan dengan baik, mengingat pengalaman sebelumnya masih ada penyimpangan atau aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan aplikasi baru, melainkan juga jaminan adanya efisiensi, transparansi, dan akurasi data dalam pengelolaan keuangan negara. Tanpa integrasi yang kuat, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah menyoroti efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran Kemenkeu. Ia mengingatkan agar alokasi anggaran Kemenkeu 2026 sebesar Rp52 triliun, termasuk Rp10,37 triliun untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU), tidak hanya fokus pada rencana, melainkan juga realisasi penyerapan. Ia mencontohkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dianggarkan Rp3,93 triliun namun masih menyisakan surplus dana. 

Berdasarkan catatannya, penyerapan anggaran Kemenkeu beberapa tahun terakhir kerap tertinggal. Pada 8 Juni 2021, realisasi penyerapan baru mencapai 42,43 persen dari pagu Rp31,91 triliun, sementara pada semester I-2025 realisasi belanja negara di lingkungan Kemenkeu juga belum menyentuh separuh pagu.

Selain itu, Anna juga menyoroti tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kemenkeu sebesar 300 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak membebani APBN. “APBN digunakan untuk belanja pegawai yang mungkin tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Kata dia, Kemenkeu seharusnya menjadi teladan efisiensi anggaran sekaligus penggerak transfer anggaran ke daerah agar berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. 

Adapun anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyoroti pentingnya langkah strategis pemerintah dalam mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta beban utang jangka panjang. 

Kamrussamad mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan pada 15 Agustus lalu telah menyampaikan harapan agar suatu saat APBN Indonesia dapat disusun dengan defisit 0 persen. Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi tantangan sekaligus amanat bagi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru.

“Selaku Menteri Keuangan yang baru, saya menitipkan harapan untuk lebih awal menyusun desain, skenario sehingga pengurangan defisit APBN kita di tahun-tahun mendatang bisa dipersiapkan sejak dini,” ujar Kamrussamad.

Selain itu, ia juga menyoroti besarnya beban utang negara yang setiap tahun jatuh tempo. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi komprehensif dalam jangka menengah dan panjang agar rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat ditekan secara bertahap.

Usung 5 Program Strategis  
Purbaya dalam raker tersebut menyampaikan arah kebijakan fiskal tahun depan serta lima program utama Kemenkeu yang menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara.

Lima program strategis tersebut meliputi:
1. Program Perumusan Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara
3. Program Pengelolaan Belanja Negara
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
5. Program Dukungan Manajemen. 

Seluruh program itu, kata dia, akan dilaksanakan secara kolaboratif oleh unit eselon I Kemenkeu untuk memastikan tercapainya kinerja fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.

Program pertama diarahkan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang proaktif sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola ekonomi global. Program kedua menitikberatkan pada optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP dengan dukungan transformasi digital. 

Sementara itu, program ketiga berfokus pada peningkatan kualitas belanja yang adil, efektif, dan produktif, termasuk sinergi belanja pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.

Program keempat diarahkan untuk mewujudkan APBN yang akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan, melalui pengelolaan kas, aset, pembiayaan, serta risiko yang lebih optimal. Sedangkan program kelima menekankan pada penguatan manajemen strategis, transformasi digital, serta peningkatan kualitas SDM keuangan negara, sehingga seluruh unit Kemenkeu dapat menjalankan tugas dengan efektif.