Kata Kemenkeu soal Bimo Wijayanto Jabat Dirjen Pajak dan Letjen TNI Djaka Budi Dirjen Bea Cukai

Kemenkeu pun angkat bicara terkait kabar pergantian dua posisi strategis tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan belum dapat mengkonfirmasi kabar tersebut.

“Kami belum bisa menanggapi hal tersebut,” ujar Deni dalam pesan tertulis kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Namun, ia juga tidak membantah kabar yang ramai beredar tersebut. Hanya, kata Deni, sampai saat ini belum ada agenda pelantikan Dirjen Pajak maupun Dirjen Bea Cukai yang baru.

Terpisah, Dirjen Bea Cukai Askolani enggan menanggapi rumor terkait posisinya itu. “Oh, enggak tahu saya,” katanya singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI, dikutip dari Antara.

Askolani diketahui telah menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai sejak 12 Maret 2021. Sementara posisi Dirjen Pajak dijabat oleh Suryo Utomo sejak 1 November 2019.

Bimo Wijayanto merupakan mantan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP), serta pernah menjabat Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Sedangkan Letjen TNI Djaka Budi Utama saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), dengan latar belakang Kopassus. Ia berpengalaman di berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Irjen Kemhan.

Terlepas dari isu pergantian pucuk pimpinan, Kementerian Keuangan mencatat kinerja penerimaan negara dari sektor pajak dan kepabeanan menunjukkan tren positif.

Hingga Maret 2025, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp77,5 triliun atau 25,6 persen dari target dalam APBN. Sedangkan penerimaan pajak tumbuh signifikan dari Rp187,8 triliun pada Februari menjadi Rp322,6 triliun pada Maret.

Rebound penerimaan pajak pada Maret didorong oleh meningkatnya setoran PPh 21 serta PPN dalam negeri. Kemenkeu juga mencatat bahwa perbaikan administrasi dan implementasi sistem Coretax turut menjadi faktor penting dalam mendorong pemulihan penerimaan pajak nasional.