Pemerintah Tambah Utang Baru Rp614,9 Triliun

Pengelolaan utang juga dilakukan dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI), kata Suahasil. Sinergi tersebut berupa skema debt switch pada SBN pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo. Skema ini diambil untuk mengurangi risiko refinancing.

“SBN yang kami terbitkan pada masa COVID-19 lalu ada yang jatuh tempo pada 2025, 2026, 2027, dan 2028. Untuk jatuh tempo ini, kami bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching,” tambahnya.

Wamenkeu menggarisbawahi skema debt switching yang diambil oleh Kementerian Keuangan tidak hanya dilakukan bersama BI. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu juga aktif melakukan skema debt switching dengan lembaga multilateral maupun lembaga lainnya.

Suahasil menambahkan pasar keuangan saat ini berada dalam tren membaik, sehingga mampu mendukung pembiayaan yang semakin efisien.

Di samping pembiayaan utang, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp41,4 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp573,5 triliun atau 86,63 persen dari proyeksi laporan semester sebesar Rp662 triliun.

APBN Defisit Rp560,3 Triliun 
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB per 30 November 2025.

“Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Purbaya.

Purbaya menyebutkan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.351,5 triliun atau setara 82,1 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun. Lalu, serapan penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.903,9 triliun atau setara 79,8 persen dari proyeksi Rp2.387,3 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.634,4 triliun atau setara 78,7 persen dari proyeksi. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai terserap senilai Rp269,4 triliun atau 86,8 persen dari proyeksi. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi.

Dari sisi belanja negara, realisasi tercatat mencapai Rp2.911,8 triliun atau setara 82,5 persen dari proyeksi Rp3.527,5 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun atau setara 79,5 persen dari proyeksi Rp2.663,4 triliun.

Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen dari proyeksi. Sementara belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari proyeksi.

Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatat realisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1 persen dari proyeksi.

Dengan kinerja tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp82,2 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola utang. Meski mencetak defisit, Menkeu menyatakan kinerja keseimbangan primer masih dalam kendali.