WFH Karyawan Swasta, BUMN, dan BUMD, Berlaku Sehari dalam Sepekan

Dalam SE tersebut ditegaskan bahwa hak pekerja tetap harus dipenuhi. Upah atau gaji dibayarkan sesuai ketentuan, pelaksanaan WFH tidak mengurangi jatah cuti tahunan, serta pekerja tetap menjalankan tugas dan kewajibannya seperti biasa. Perusahaan juga diminta memastikan kinerja, produktivitas, dan kualitas layanan tetap terjaga.

Namun, kebijakan WFH dapat dikecualikan bagi sejumlah sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti sektor kesehatan, energi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Selain itu, pengecualian juga berlaku untuk sektor ritel dan perdagangan, industri dan produksi, jasa (termasuk perhotelan dan pariwisata), makanan dan minuman, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan.

Yassierli menegaskan, teknis pelaksanaan WFH sepenuhnya diatur oleh masing-masing perusahaan sesuai kebutuhan operasional.

Lebih lanjut, Yassierli menyebut kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Langkah tersebut meliputi penggunaan teknologi dan peralatan hemat energi, penguatan budaya hemat energi, serta pengendalian dan pemantauan konsumsi listrik dan bahan bakar secara terukur.

Menaker juga mendorong keterlibatan pekerja dan serikat buruh dalam merancang serta menjalankan program efisiensi energi, guna membangun kesadaran bersama dalam penggunaan energi secara bijak.

Selain itu, perusahaan diharapkan dapat mendorong inovasi untuk menciptakan pola kerja yang lebih produktif dan adaptif dalam pemanfaatan energi.