Bos Kemenkeu dan BI Turun Tangan Cari Uang untuk Program 3 Juta Rumah

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan Bersama, sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," bebernya.

Sementara Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, bank sentral akan terus mendukung program 3 Juta Rumah melalui insentif likuiditas makropudensial (KLM).

BI telah memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun. Hal ini guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN Perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry sepakat, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa penerbitan SBN Perumahan akan berjumlah besar. "Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan," katanya.

Ia mengapresiasi upaya Kemenkeu dan BI dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan guna mendukung program 3 Juta Rumah. "Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR," sebutnya.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah. Sehingga dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.