Menkeu Suahasil Nazara: Defisit APBN Capai Rp319 Triliun, Masih Sesuai Perencanaan

JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, Suahasil memastikan bahwa itu masih sesuai dengan perencanaan pemerintah atau on track.

“Ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan, didesain untuk defisit,” kata Suahasil seperti dilansir dari Antara, Jumat (9/10/2026).

Lebih lanjut, dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp 2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Salah satu penyumbang pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.847,7 triliun. Angka tersebut setara 68,6 persen dari target APBN dan tumbuh 21,8 persen secara tahunan.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN. Penerimaan pajak tersebut tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 240,1 triliun atau 71,5 persen dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 8,5 persen secara tahunan. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 492,3 triliun atau 107,2 persen dari target APBN 2026.

Realisasi PNBP tersebut tumbuh 41,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan realisasi belanja negara hingga 30 September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN. Meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp 2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 29,6 persen secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja K/L tumbuh 33,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun belanja non-kementerian/lembaga (non-K/L) mencapai Rp 991,9 triliun atau 60,5 persen dari pagu APBN. Realisasi ini tumbuh 25,7 persen secara tahunan.

Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5 persen dari pagu APBN. Meski telah mencapai lebih dari 80 persen dari pagu, realisasi TKD tersebut mengalami kontraksi sebesar 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.