Makin Mudah dan Dekat Masyarakat, Sertifikasi Halal Kini Cukup Diproses di KUA

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Perumusan Kebijakan JPH, Abdullah Al-Kholis, menyampaikan bahwa aturan baru ini memungkinkan perluasan peran KUA dalam layanan halal. Jika sebelumnya hanya ada satuan tugas dengan lima anggota di tingkat provinsi, kini struktur layanan diperkuat hingga ke kecamatan dan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi para pejabat fungsional Kemenag.

Sementara itu, Kasubdit Kelembagaan dan Mutu Layanan KUA, Wildan Hasan Syadzili, mengusulkan agar layanan jaminan halal tidak hanya diemban oleh penghulu dan penyuluh, tetapi juga melibatkan petugas pelaksana di KUA. “Jumlah penghulu tidak sampai 13 ribu, penyuluh kurang dari 25 ribu, sementara pelaksana sekitar 35 ribu orang. Jika ditujukan pada institusi KUA, jumlah petugas bisa bertambah menjadi sekitar 70 ribu orang,” ungkapnya.

Hal itu sejalan dengan temuan Anggota Tim Pelaporan JPH, Moh. Yasir Arafat. “Di lapangan, kami mendapati beberapa penghulu dan penyuluh menjadi P3H (Pendamping Proses Produk Halal). Proses administrasi dan konsultasi dilakukan di KUA karena kantor mereka di sana. Alamat KUA yang mudah diakses membuat masyarakat mengira layanan halal bisa dilakukan di KUA,” jelasnya.

Kemudian, Direktur Registrasi Halal BPJPH, Muhammad Djamaluddin, menilai bahwa KMA 714 Tahun 2025 memperkuat kolaborasi dengan Kemenag. “Kami menyambut baik pertemuan ini untuk menemukan kemitraan yang lebih rinci sebagai tindak lanjut MoU dan perjanjian kerja sama sebelumnya,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, kedua pihak bersepakat untuk menyusun perjanjian kerja sama yang lebih detail. Pertemuan itu juga dihadiri Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah, Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Jaminan Produk Halal, serta sejumlah fungsional di lingkungan Direktorat Jaminan Produk Halal dan BPJPH.