JAKARTA, (ERAKINI) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati pada Minggu (29/3/2026) sore.
Dalam kegiatan tersebut, Haikal meninjau berbagai produk yang diperjualbelikan, mulai dari bahan pangan segar, olahan daging, makanan siap saji, hingga produk kemasan.
Selain pengawasan, ia juga memberikan edukasi kepada para pedagang terkait kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan secara nasional. Berikut lima pernyataan penting Babe Haikal usai sidak:
1. Edukasi pedagang soal pentingnya sertifikasi halal
Haikal menekankan pentingnya pencantuman label halal pada produk. Menurut dia, sertifikasi halal merupakan bagian dari perlindungan konsumen agar masyarakat mendapatkan kepastian atas produk yang dikonsumsi.
2. BPJPH hadir sebagai pendamping pelaku usaha
Ia menegaskan bahwa BPJPH tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga mendampingi pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal.
“Nanti hari Senin kita datang ke sini lagi, kita ajarkan bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal. Kalau sudah jadi, ditempel di sini,” ujar Haikal dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).
3. Dorong implementasi wajib halal berjalan efektif
Menurut Haikal, pendekatan edukatif menjadi kunci agar kebijakan wajib halal dapat berjalan efektif di lapangan. Ia menyebut pasar rakyat memiliki peran strategis dalam rantai distribusi produk.
Haikal berharap Pasar Kramat Jati dapat menjadi contoh pasar yang tertib halal.
“Kami berharap Pasar Kramat Jati bisa menjadi pasar yang tertib halal. Artinya, pelaku usaha patuh, produk-produknya jelas status kehalalannya, dan masyarakat merasa aman dan nyaman,” kata dia.
4. Produk nonhalal wajib diberi keterangan jelas
Haikal mengingatkan bahwa produk berbahan nonhalal harus diberi label khusus dan dipisahkan dari produk halal untuk mencegah kontaminasi silang.
“Misalnya daging babi harus dipisahkan dari daging halal. Standarnya seperti itu, sehingga yang nonhalal tetap ada, dan yang halal juga terjamin,” ujarnya.
5. Pengawasan dan edukasi akan terus diperkuat
Seiring rencana pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, BPJPH akan terus meningkatkan sosialisasi, edukasi, hingga pengawasan di lapangan.
Pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya di pasar tradisional, akan menjadi fokus agar implementasi jaminan produk halal berjalan optimal.