Dari Presiden hingga Coldplay Wajib Bayar Royalti

Sementara itu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkumham Anggoro Dasananto mengutarakan bahwa pihaknya telah melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan LMKN tentang ketaatan membayar royalti terhadap pusat-pusat perbelanjaan di Tanah Air.

"Di Indonesia ini ada banyak sekali ritel yang menayangkan lagu. Alhamdulillah terjadi kesepakatan dari upaya pemerintah dan LMKN yang ditempuh untuk menjembatani dengan asosiasi apapun yang mengkomersialisasikan lagu untuk membayar royalti. Di sini tidak hanya mencakup pencipta, namun juga performing arts. Umpama kalau sebuah band dapat 30 persen, maka jumlah itu akan dibagi ke setiap personel," terang Anggoro.

Pihaknya, lanjut dia, juga memberikan masukan agar pemerintah melakukan revisi terhadap PP No.56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengenai turunan tarif beberapa ruang lingkup yang sejauh ini tidak efektif untuk penarikan royalti.

"Ada beberapa lingkup yang seharusnya bisa ditarik royalti, jadi tidak bisa. Di PP disebutkan layanan yang membayar royalti adalah bus, pesawat udara, dan kapal laut. Ini akan menjadi makanan yang enak bagi orang yang tidak mau membayar royalti, selalu bersembunyi lewat kegiatan yang tidak ada di daftar,” katanya.

“Maka itu kami bersama LMKN sepakat kalau transportasi tidak usah dibatasi kapal laut, udara, dan sebagainya. Cukup transportasi umum bergerak di udara, darat, dan air yang mengkomersialisasikan lagu," katanya menambahkan.

Anggoro lebih lanjut menuturkan bahwa masukan itu juga berlaku untuk hotel, motel, kontrakan, dan rumah kos sepanjang terdiri atas 6 lantai bangunan.

"Kami memberi saran yang disepakati dengan LMKN bahwa aturan ini berlaku untuk akomodasi sementara, apapun itu. Nanti baru diperjelas akomodasi temporer itu sudah memiliki interval durasi berapa tahun, misalnya. Demikian juga untuk restoran, kafe, dan warung kopi yang sudah berskala besar, juga harus bayar," tutup Anggoro. (ant)