Penjelasan Hukum Masak Daging Kurban untuk Makan Siang Panitia

Jika tidak ada izin tersebut, maka penggunaan daging kurban untuk konsumsi panitia dapat dipertanyakan secara hukum syariat. Sebab, panitia sejatinya hanya bertugas menyalurkan amanat, bukan sebagai pemilik sah atas daging kurban tersebut.

Meski demikian, dalam literatur klasik ditemukan pendapat yang lebih longgar. Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Tausyih ala Ibni Qasim mengutip sebagian ulama yang memperbolehkan wakil mengambil sebagian daging aqiqah untuk konsumsi pribadi, sepanjang sesuai kebiasaan yang berlaku, yakni hanya untuk makan siang dan malam.

Dilansir dari NU Online, Rabu (21/5/2025), pendapat ini didasarkan pada urf (kebiasaan) yang hidup di tengah masyarakat. Jika adat setempat menerima bahwa panitia kurban atau aqiqah lazim diberi bagian dalam jumlah wajar, maka hal itu bisa ditoleransi. Meski demikian, para ahli fikih menyarankan agar praktik ini disikapi dengan kehati-hatian. Transparansi dan komunikasi yang jelas antara mudhahi dan panitia menjadi kunci agar pelaksanaan ibadah kurban berjalan sesuai syariat dan tetap menjaga amanah.

 و إما أن يكون التوكيل في مالية محضة كـ (تفرقة الزكاة مثلاً) أي كتفرقة كفارة ومنذورة، فيجوز التوكيل فيها مطلقاً، ولا يجوز له أخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل قدراً منها، لكن قال بعضهم: يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة أن يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء، لأن العادة تتسامح بذلك

Artinya: "Adapun apabila perwakilan itu dalam hal harta murni (maliyah mahdhah), seperti distribusi zakat (misalnya), yaitu seperti distribusi kafarat dan nadzar, maka boleh melakukan perwakilan dalam hal ini secara mutlak, dan tidak boleh bagi wakil mengambil sesuatu darinya kecuali jika pemberi kuasa (muwakil) telah menentukan sejumlah bagian darinya. Namun, beberapa ulama mengatakan: 'diperbolehkan bagi wakil yang mendistribusikan daging aqiqah untuk mengambil darinya sekedar cukup untuk makan siang dan makan malam dalam satu hari, karena adat mentoleransi hal tersebut." (Muhammad Nawawi Al-Jawi, Tausyih Ala Ibni Qasim [Beirut, Darul Kutub Ilmiyah cetakan pertama: 1998], halaman 243). 

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa wakil tidak diperbolehkan untuk mengambil sedikitpun dari apa yang diwakilkan kepadanya, kecuali muwakil telah menentukan sebagian darinya, atau sudah menjadi kebiasaan wakil mengambil bagian darinya. Itu pun dibatasi dengan kadar seminimal mungkin. 

Hal ini sejalan dengan penjelasan Abu Ishaq sebagai berikut:

  ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف

Artinya: "Dan wakil tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tasaruf kecuali apa yang diizinkan oleh pemberi kuasa (muwakil) baik dari sisi ucapan maupun dari sisi kebiasaan. Karena tasarufnya adalah berdasarkan izin, maka ia tidak memiliki kewenangan tasaruf kecuali apa yang diizinkan. Izin ini diketahui melalui ucapan dan kebiasaan." (Abu Ishaq as-Syirazi, al-Muhadzab [Beirut, Darul Kutub Ilmiyah: t.t] juz 2, halaman 166).

Dengan ini menjadi jelas bahwa kebiasaan yang telah berlaku merupakan salah satu bentuk izin dari pemberi kuasa (muwakil). Walhasil, adat kebiasaan di masyarakat di mana panitia kurban memasak sebagian daging kurban untuk makan siang dapat dibenarkan menurut pandangan fikih dengan kadar secukupnya tidak berlebihan. 

Namun demikian, alangkah baiknya jika sejak awal panitia meminta izin kepada mudhahi akan hal tersebut. Penjelasan di atas masih menyisakan permasalahan, yaitu bagaimana jika kurbannya adalah kurban wajib di mana ketentuannya seluruh daging kurban wajib harus diberikan kepada orang-orang fakir dalam keadaan mentah.