Penjelasan PP Muhammadiyah Terkait Penetapan 1 Ramadan yang Jatuh pada Rabu 18 Februari 2026

Mengutip laman resmi Muhammadiyah, Selasa (28/10/2025), keputusan itu didasarkan pada hasil hisab hakiki wujudul hilal yang menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

“Penetapan ini mengacu pada prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal, yang merupakan hasil Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah di Pekalongan pada tahun 2024,” tulis artikel di situs resmi Muhammadiyah.

Dalam maklumat tersebut dijelaskan bahwa ijtima’ (konjungsi) jelang Ramadan 1447 H terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026. Namun, sesuai dengan kriteria Kalender Hijriah Global, bulan baru baru dimulai saat matahari terbenam keesokan harinya, sehingga 1 Ramadan ditetapkan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Prinsip yang sama diterapkan pula dalam penentuan awal Syawal dan Zulhijah.

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” demikian bunyi penutup maklumat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris PP Muhammadiyah pada 22 September 2025.

Diketahui, metode yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal berbeda dengan metode yang digunakan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) serta NU menggunakan metode rukyatul hilal, yakni observasi langsung terhadap munculnya bulan sabit pertama sebagai penanda awal bulan qamariah.

Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yaitu perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan dan matahari secara pasti tanpa perlu menunggu pengamatan visual.

Kedua metode tersebut sama-sama memiliki dasar keagamaan. Pemerintah dan NU berpandangan bahwa penentuan awal bulan harus didasarkan pada penglihatan bulan secara fisik (rukyatul hilal bil fi’ly), sedangkan hisab digunakan sebagai alat bantu dalam proses rukyat.

Adapun jumhurul madzahib (mayoritas imam mazhab selain Syafi’iyah) berpendapat bahwa pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewenangan untuk menjadikan rukyatul hilal sebagai dasar penetapan awal bulan qamariah, termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Dengan adanya perbedaan metode tersebut, masyarakat diimbau tetap saling menghormati keputusan masing-masing ormas Islam dan pemerintah, sebagaimana tradisi yang telah berjalan selama ini di Indonesia.