"Seperti yang diketahui semua orang, kami memiliki situasi keamanan yang kompleks baik di dalam maupun di sekitar Swedia. Kami memiliki narasi berbeda yang sedang disebarkan," kata Ulf Kristersson pada konferensi pers bersama dengan Menteri Kehakiman Gunnar Strommer di Stockholm dikutip dari Anadolu Agency.
Pihaknya kemudian memperingatkan Negara untuk memperkuat kontrol perbatasan internal untuk mengidentifikasi risiko, pendatang ke negara.
Di wilayahnya, pihaknya juga menyebut bahwa terdapat oknum individu yang menyebarkan pesan kebencian. "Sangat penting untuk menghentikan orang berbahaya datang ke Swedia," tegasnya.
Ulf Kristersson mengatakan, saat ini pihaknya melakukan kontak setiap hari dengan dinas intelijen Swedia.
“Menurut kami, situasinya begitu serius," jelasnya
Ditegaskan Kristersson bahwa meningkatkan kontrol perbatasan akan membantu mengidentifikasi orang yang memasuki negara yang dapat mengancam keamanan nasionalnya. Pemerintah akan memutuskan tindakan, Kamis (3/8/2023).
Sementara itu, Menteri Kehakiman Gunnar Strommer menggarisbawahi pentingnya menghentikan orang-orang berbahaya datang ke Swedia.
"Dalam praktiknya, ini berarti pemeriksaan terhadap siapa yang masuk ke Swedia harus ditingkatkan," ujarnya.
Menteri kehakiman mencatat bahwa polisi juga akan meningkatkan kewenangan untuk menggeledah kendaraan dan melakukan penggeledahan tubuh di dalam Swedia.
Menurutnya, tujuannya adalah untuk memperkuat kerja polisi dan mencegah ancaman terhadap keamanan dalam negeri.
Revisi Hukum untuk Mencegah Provokasi
Menteri Kehakiman Gunnar Strommer mengungkapkan, pemerintah saat ini tidak memiliki rencana untuk mengubah undang-undang Swedia tentang agitasi terhadap kelompok etnis untuk mencegah pembakaran Al-Quran di masa depan.
"Fokusnya justru melihat bagaimana Undang-Undang Ketertiban Umum dapat disesuaikan untuk memberi polisi dan pemerintah kekuatan yang lebih besar untuk memblokir demonstrasi semacam itu, terutama ketika ada risiko keamanan yang meningkat," jelasnya.
Menurutnya, salah satu solusi potensial adalah dapat menggunakan kekuatan darurat yang dapat digunakan pemerintah di bawah Undang-Undang Ketertiban Umum untuk mencegah demonstrasi.
Alternatifnya adalah mengubah undang-undang itu, tetapi ini membutuhkan penyelidikan pemerintah yang komprehensif yang dapat berlangsung lebih dari setahun sebelum mengeluarkan rekomendasi, tambah Strommer.
Ia mengatakan bahwa untuk segera mengambil tindakan terhadap insiden semacam itu, pihak berwenang perlu menggunakan kekuatan darurat di bawah undang-undang saat ini.
Menurut informasi dari lembaga penyiaran publik SVT, tiga permintaan mengadakan pertemuan publik untuk membakar Al-Quran telah dibatalkan oleh Salwan Momika (37), seorang pengungsi Irak di Swedia yang melakukan aksi serupa terhadap salinan kitab suci Al-Quran beberapa minggu terakhir. Termasuk satu aksi di depan parlemen Swedia pada hari Senin (31/7/2023).
Beberapa bulan terakhir ini, aksi pembakaran atau penodaan terhadap Al-Quran terjadi berulang kali. Juga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok Islamofobia, terutama di negara-negara Eropa utara dan Nordik, yang mengundang kemarahan dari negara-negara Muslim dan dunia.