Skandal Pemilu Israel Terbongkar, Eisenkot Desak Netanyahu Mundur
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) – Suhu politik Israel semakin memanas. Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot secara terbuka mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mundur menyusul dugaan keterlibatan lingkaran dalam kantor perdana menteri dalam upaya memengaruhi hasil Pemilu 27 Oktober 2026.
Eisenkot menilai dugaan penyalahgunaan aparat keamanan untuk menekan anggota partai Arab bukan sekadar pelanggaran politik, melainkan ancaman langsung terhadap demokrasi Israel. Ia bahkan menegaskan Netanyahu tidak layak bertahan satu menit pun di pucuk pemerintahan.
“Perilaku Perdana Menteri Netanyahu yang akan lengser dan lingkaran dalamnya merupakan ancaman nyata, langsung, dan segera terhadap demokrasi Israel,” tulis Eisenkot melalui akun X, dilansir Al Jazeera, Senin (16/11/2026).
Serangan politik tersebut dilancarkan hanya beberapa jam setelah perwakilan kedua kubu menggelar pertemuan untuk membahas kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Ironisnya, di tengah penjajakan koalisi, tuduhan terhadap lingkaran kekuasaan Netanyahu justru semakin memperlebar jurang politik.
Pemicu polemik adalah laporan stasiun televisi Israel, Channel 12, yang mengungkap dugaan keterlibatan Kepala Staf Netanyahu, Ido Norden, dalam pelaporan sejumlah anggota Partai United Arab List (Ra'am) kepada kepolisian menjelang pemilu.
Menurut laporan tersebut, Norden mengarahkan aparat kepada seorang sumber intelijen yang diketahui merupakan mantan pegawai kantor Netanyahu.
Berdasarkan informasi itu, sekitar 14 personel kepolisian dilaporkan menggerebek rumah tiga anggota Ra'am tanpa surat perintah. Ketiganya ditangkap atas dugaan melakukan penyuapan untuk memengaruhi pilihan pemilih.
Namun, kasus tersebut justru berbalik menjadi persoalan serius bagi pemerintahan Netanyahu. Ketiga orang yang ditangkap akhirnya dibebaskan setelah kepolisian menyimpulkan informasi dari sumber intelijen tersebut tidak berdasar.
Kontroversi tidak berhenti pada penangkapan itu. Channel 12 juga melaporkan Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri Israel (Shin Bet), David Zini, pernah meminta kantor Jaksa Agung menyadap komunikasi lima anggota parlemen Israel (Knesset) keturunan Palestina pada hari pemungutan suara.
Permintaan penyadapan tersebut diduga berkaitan dengan kecurigaan adanya intervensi dalam pemilu. Namun, rencana itu akhirnya ditolak.
Eisenkot, yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, mendesak agar seluruh dugaan tersebut segera diusut dan kepolisian serta Shin Bet memberikan penjelasan terbuka.
“Saya menyerukan penyelidikan segera atas kasus ini dan meminta kepolisian serta Shin Bet segera memberikan klarifikasi mengenai berbagai informasi yang telah dipublikasikan,” tegasnya.
Pertarungan Memperebutkan Kekuasaan
Perseteruan Eisenkot dan Netanyahu berlangsung di tengah kebuntuan pembentukan pemerintahan baru. Netanyahu sebelumnya kembali menawarkan pembentukan pemerintahan persatuan kepada Eisenkot pada Sabtu (14/11/2026). Namun, tawaran itu ditanggapi sinis oleh pemimpin oposisi tersebut dan disebut sebagai gertakan politik.
Meski demikian, pembicaraan antara Partai Yashar pimpinan Eisenkot dan Partai Likud pimpinan Netanyahu telah berlangsung untuk menjajaki kemungkinan pemerintahan bersama.
Ketegangan juga dipicu hasil pemilu yang mencatat partai-partai pimpinan Arab meraih 19 kursi, jumlah tertinggi yang pernah mereka peroleh. Netanyahu kemudian melancarkan kampanye terhadap partai-partai tersebut sepanjang hari pemungutan suara dan melontarkan tuduhan kecurangan pemilu tanpa bukti yang dipublikasikan.
Pada Jumat (13/11/2026), Eisenkot juga menuduh Netanyahu mengobarkan kampanye rasis dan penuh kekerasan terhadap warga Palestina yang menjadi warga negara Israel demi mempertahankan kekuasaan.
Sementara itu, Partai Likud membalas pernyataan Eisenkot dengan menyebutnya sebagai bentuk hasutan keterlaluan terhadap Netanyahu.
Hingga kini, baik kubu Netanyahu maupun blok Eisenkot belum berhasil mengamankan dukungan minimal 61 dari total 120 kursi Knesset sebagai syarat membentuk pemerintahan.
Kebuntuan politik tersebut membuat masa depan pemerintahan Israel semakin tidak menentu. Di tengah perebutan dukungan parlemen, dugaan pemanfaatan aparat keamanan untuk kepentingan politik kini menjadi ujian serius bagi legitimasi kekuasaan Netanyahu.


















