Israel bersiap menghadapi era baru setelah Gadi Eisenkot resmi mendapat mandat dari Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru. Foto: Getty
JAKARTA, (ERAKINI) — Israel bersiap menghadapi era baru setelah Gadi Eisenkot resmi mendapat mandat dari Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilihan umum tidak menghasilkan koalisi politik yang menguasai mayoritas kursi di parlemen.
Pemimpin Partai Yashar sekaligus mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel itu kini menghadapi tantangan besar untuk menyatukan kekuatan politik yang selama ini berseberangan dengan Perdana Menteri .
Eisenkot memiliki waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari, untuk membentuk pemerintahan. Jika gagal, Herzog akan memberikan kesempatan kepada tokoh lain, kemungkinan besar Benjamin Netanyahu, untuk membentuk pemerintahan. Apabila upaya tersebut juga tidak berhasil, Israel akan menggelar pemilihan umum kembali.
Namun, peluang Eisenkot membangun pemerintahan mayoritas seperti yang selama ini menopang agenda politik sayap kanan Netanyahu dinilai tidak mudah.
Dia kemungkinan harus memperoleh dukungan setidaknya satu dari dua partai yang mewakili komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Kedua partai tersebut selama ini dikenal sebagai sekutu Netanyahu.
Di sisi lain, Eisenkot juga harus meyakinkan sejumlah kelompok sayap kanan dalam blok oposisi agar bersedia menerima dukungan partai-partai Arab di luar pemerintahan.
Baru Belajar Berpolitik
Dilansir Al Jazeera, Eisenkot muncul sebagai pemimpin blok oposisi yang beragam hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum pada 27 Oktober 2026. Bahkan, komunikasi internal koalisi oposisi saat itu dinilai masih membingungkan, saling bertentangan, dan belum memiliki figur yang mampu mengoordinasikan seluruh kekuatan politik.
Dukungan dari Partai United Torah Judaism, yang mulai menjauh dari sekutu tradisionalnya, Shas, dengan tidak mendukung Netanyahu, kemungkinan memiliki sejumlah persyaratan.
Salah satunya adalah keberlanjutan perlindungan de facto terhadap laki-laki muda ultra-Ortodoks yang menolak menjalani wajib militer.
Sementara itu, dukungan partai-partai yang mewakili warga Palestina berkewarganegaraan Israel, meskipun diberikan dari luar pemerintahan, kemungkinan akan disertai tuntutan agar pemerintah mengambil langkah nyata mengatasi gelombang kejahatan kekerasan yang melanda komunitas Palestina di Israel.
Mereka juga menginginkan penghentian aksi kekerasan yang dilakukan kelompok pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki. Serangkaian serangan tersebut dinilai berlangsung dengan dukungan aktif dari sejumlah mitra Netanyahu di pemerintahan, terutama Menteri Keamanan Nasional dari kelompok sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Namun, anggota Knesset dari Partai Hadash yang berhaluan kiri sekaligus anggota Joint List, Aida Touma-Sliman, menilai perkembangan politik beberapa hari terakhir menunjukkan Eisenkot tidak ingin menggantungkan kekuasaannya pada dukungan pemilih Palestina.
Menurut dia, Eisenkot terlihat lebih bersedia berkompromi dengan partai-partai keagamaan ultra-Ortodoks, terutama terkait undang-undang wajib militer, daripada mengambil risiko dianggap bergantung pada dukungan kelompok Arab.
Serukan Persatuan Nasional
Dalam pidatonya pada upacara penunjukan di kantor kepresidenan di Yerusalem, Minggu (8/11/2026), Eisenkot menegaskan, partai-partai yang sebelumnya menyatakan pentingnya persatuan nasional seharusnya tidak memiliki alasan untuk menolak pemerintahan di bawah kepemimpinannya.
"Jika anggota Partai Likud dan Partai Religious Zionist benar-benar meyakini bahwa ini adalah waktu untuk bersatu, sebagaimana mereka sampaikan kepada presiden, saya tidak melihat alasan mengapa mereka tidak mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan saya dan prinsip-prinsip yang telah saya sampaikan," kata Eisenkot.
Eisenkot, yang sebelumnya maju sebagai pesaing utama Netanyahu dalam pemilihan parlemen Israel, berjanji akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewakili seluruh kelompok dalam masyarakat Israel.
Sementara itu, Presiden Isaac Herzog menegaskan Israel membutuhkan pemerintahan yang stabil di tengah ketidakpastian politik, terutama setelah hasil pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada 3 November 2026 yang mengantarkan sejumlah tokoh kritis terhadap Israel dan dukungan militer Washington kepada negara tersebut meraih kemenangan.
"Negara Israel membutuhkan pemerintahan yang stabil," ujar Herzog seraya menyinggung perubahan realitas politik di Amerika Serikat.
Diketahui, Eisenkot pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel pada 2015–2019. Dia juga pernah menjadi pengamat dalam kabinet perang Netanyahu selama delapan bulan pertama agresi militer Israel ke Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023.
Meski memiliki rekam jejak tersebut, partai-partai berhaluan Arab tetap memberikan dukungan kepada Eisenkot untuk memperoleh mandat pembentukan pemerintahan dan menggantikan Netanyahu.
Sosok Antitesis Netanyahu
Untuk sementara, Eisenkot mendapat dukungan mayoritas masyarakat Israel, terutama karena dirinya dipandang sebagai sosok yang berbeda dari Netanyahu.
Berbeda dengan Netanyahu yang berasal dari keluarga Yahudi Ashkenazi terpandang dan memiliki citra politik yang terasah, Eisenkot dinilai menawarkan profil yang lebih membumi.
Dia lahir di Tiberias dari orang tua keturunan Marrakesh dan Casablanca. Eisenkot kemudian tumbuh di kota pelabuhan Eilat, wilayah selatan Israel, sebelum bergabung dengan militer pada usia 18 tahun.
Karier militernya terus menanjak hingga mencapai posisi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel. Setelah pensiun, dia mengikuti jejak sejumlah mantan petinggi militer Israel yang terjun ke dunia politik.
Eisenkot bahkan pernah bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional yang dibentuk Netanyahu setelah serangan Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023.
Baik pendukung maupun lawannya menggambarkan Eisenkot sebagaimana sosok yang menschy atau baik dan bersahaja, tetapi juga schlumpy atau berpenampilan sederhana dan kurang rapi.
Penampilannya yang terlihat lelah mencerminkan, setidaknya bagi sebagian pemilih, kedekatan emosionalnya dengan tragedi serangan 7 Oktober dan perang Israel di Gaza.
Putranya, Gal, tewas di Jabalia, Gaza utara, pada Desember 2023 ketika bertugas dalam operasi militer Israel. Sehari kemudian, keponakannya, Maor, ini adalah juga tewas.
Pada November 2024, keponakannya yang lain, Yogev Pazy, turut tewas di Gaza.
Rangkaian tragedi tersebut membentuk citra Eisenkot yang kontras dengan keluarga Netanyahu. Gaya hidup keluarga perdana menteri yang relatif glamor dinilai semakin jauh dari realitas kehidupan masyarakat Israel saat ini.
Peneliti senior Chatham House, Yossi Mekelberg, menggambarkan Eisenkot sebagai sosok dengan karakter militer yang kuat, tenang, dan tidak mudah ditebak.
Menurut Mekelberg, Eisenkot menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan Israel saat ini, yakni rasa normalitas serta keyakinan bahwa aturan harus berlaku sama bagi semua orang, termasuk pemerintah.
Rekam Jejak Militer dan Kebijakan terhadap Palestina
Namun, pergantian kepemimpinan dari Netanyahu ke Eisenkot belum tentu membawa perubahan berarti bagi rakyat Palestina.
Eisenkot dikenal sebagai arsitek Doktrin Dahiya, sebuah pendekatan militer yang menganjurkan penggunaan kekuatan tidak proporsional dan penghancuran secara luas terhadap komunitas sipil yang dianggap menjadi basis perlawanan terhadap Israel.
Karena itu, masih belum jelas apakah pengangkatannya sebagai perdana menteri akan mengubah kesenjangan hak antara warga Yahudi dan Palestina di Israel.
Selama delapan bulan bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional, Eisenkot dilaporkan merasa tidak nyaman harus duduk bersama tokoh-tokoh sayap kanan ekstrem seperti Ben-Gvir dan Smotrich.
Meski demikian, dia tetap terlibat dalam pemerintahan yang menerapkan kebijakan keras terhadap warga Palestina maupun masyarakat Arab di negara-negara tetangga.
Ketika menjabat Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eisenkot mengawasi operasi militer terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Dia juga mengawasi serangkaian serangan udara terhadap sasaran di Iran serta dukungan persenjataan bagi kelompok pemberontak di Suriah.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sekitar 650 warga Palestina tewas akibat tindakan pasukan Israel maupun insiden terkait konflik sepanjang periode 2015 hingga 2018, yang beririsan dengan masa kepemimpinan Eisenkot. Sebanyak 295 orang di antaranya tewas pada 2018.
Korban tersebut termasuk 189 warga Palestina yang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam aksi demonstrasi Great March of Return di Gaza. Dari jumlah korban tewas tersebut, 35 orang merupakan anak-anak.
Komisi PBB kemudian menyatakan terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa pasukan Israel di bawah komando Eisenkot melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Sebagian pelanggaran tersebut berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara itu, dalam perang Lebanon 2006, ketika Eisenkot disebut merancang Doktrin Dahiya, Israel menewaskan 1.109 orang. Sekitar 860 di antaranya merupakan warga sipil.
Tidak tersedia angka pasti mengenai jumlah korban jiwa dalam berbagai operasi militer berikutnya yang menggunakan pendekatan serupa.
Dengan rekam jejak tersebut, tantangan Eisenkot bukan sekadar membentuk pemerintahan baru dan mengakhiri dominasi politik Netanyahu. Dia juga harus menghadapi pertanyaan besar mengenai apakah kepemimpinannya benar-benar mampu membawa perubahan dalam kebijakan Israel, khususnya terhadap Palestina.
