PBB mengatakan, upaya pengiriman bantuan di Gaza Utara untuk membantu orang-orang yang berjuang untuk tetap hidup saat dikepung perang telah ditolak atau dihalangi selama lebih dari 40 hari. (Foto: Anadolu)
JAKARTA, (ERAKINI) - Upaya pengiriman bantuan di Gaza Utarauntuk membantu orang-orang yang berjuang untuk tetap hidup saat dikepung perang telah ditolak atau dihalangi selama lebih dari 40 hari, menurut Badan kemanusiaan PBB pada Selasa (19/11/2024).
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, 27 dari 31 misi pengiriman bantuan untuk mendukung masyarakat di Beit Hanoun, Beit Lahiya dan sebagian Jabalya yang direncanakan ditolak dan 4 misi lainnya sangat terhambat.
“Akibatnya adalah toko roti dan dapur di wilayah Gaza Utara ditutup, dukungan nutrisi terhenti dan fasilitas pengisian bahan bakar air dan sanitasi diblokir sepenuhnya,” kata OCHA dikutip dari Xinhua, Rabu (20/11/2024).
Sementara itu, Komite Peninjau Kelaparan IPC PBB telah memperingatkan bahwa sebagian wilayah Gaza utara menghadapi risiko kelaparan dan tindakan segera diperlukan dalam hitungan hari, bukan minggu.
Para aktivis kemanusiaan mengatakan bahwa ketika insiden korban massal dan pemboman Israel terus berlanjut, akses ke rumah sakit Kamal Adwan, Al Awda dan Indonesia di Gaza Utara masih sangat terbatas, di tengah kekurangan pasokan medis, unit darah dan bahan bakar.
“Upaya mitra kesehatan kami untuk mengerahkan tim medis darurat internasional untuk meningkatkan kapasitas terus dihalangi oleh otoritas Israel,” kata OCHA.
OCHA mengatakan badan dunia tersebut sangat prihatin dengan laporan dugaan pembunuhan terhadap tersangka penjarah dalam operasi yang dilakukan oleh otoritas Palestina setempat. Dikatakan bahwa penjarahan bersenjata telah menjadi sistematik dan harus segera diakhiri, dan menambahkan, “Hal ini menghambat operasi bantuan penyelamatan jiwa dan semakin membahayakan nyawa staf kami.”
Namun, para aktivis kemanusiaan mengatakan penggunaan kekuatan dalam operasi penegakan hukum harus sah, perlu dan proporsional.
OCHA mengatakan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial ke dalam dan di dalam Gaza sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tantangan penjarahan harus diatasi. Solusinya terletak pada pembukaan lebih banyak titik masuk ke Gaza dan memungkinkan penggunaan rute internal tambahan. Kedua langkah ini memerlukan tindakan dari otoritas Israel.
“Israel, sebagai kekuatan pendudukan, juga memikul tanggung jawab utama untuk memulihkan ketertiban dan keamanan publik, yang harus menjadi prioritas utama,” kata kantor tersebut.
“Bentuknya bisa berbeda-beda; di antaranya adalah mengizinkan polisi sipil di Gaza untuk beroperasi sesuai dengan standar penegakan hukum,” pungkasnya.
