Foto arsip yang menunjukkan Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Bandara Internasional Ben Gurion di Lod, Israel, pada 13 Oktober 2025. (Foto: Reuters).
YERUSALEM, (ERAKINI) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan akan membahas kelanjutan skema Gaza bersama Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung awal pekan ini. Agenda tersebut disebut-sebut mencakup upaya menghidupkan kembali yang mandek di , sekaligus membahas isu Lebanon dan Iran, dua wilayah yang terus dijadikan dalih keamanan oleh Tel Aviv.
Melansir Arab News, undangan pertemuan itu disampaikan Netanyahu beberapa waktu lalu, seiring dorongan Washington untuk membentuk pemerintahan transisi serta mengerahkan pasukan keamanan internasional di wilayah Palestina. Trump mengisyaratkan pertemuan bisa berlangsung dalam waktu dekat, meski Gedung Putih belum memberi konfirmasi resmi dan memilih bungkam saat dimintai keterangan.
Netanyahu disebut akan mendatangi Mar-a-Lago, Florida, dan pada 22 Desember lalu ia menyatakan pembahasan akan difokuskan pada fase lanjutan gencatan senjataGaza, termasuk dinamika Iran dan Lebanon. Amerika Serikat selama ini mengklaim berperan sebagai penengah di tiga front konflik tersebut. Namun, Israel tetap menunjukkan sikap curiga berlebihan, dengan alasan khawatir pihak-pihak yang dilemahkan perang akan kembali bangkit, sebuah dalih yang kerap digunakan untuk menunda komitmen damai.
Pada Oktober lalu, seluruh pihak sepakat pada kerangka gencatan senjata versi Trump yang menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, disertai pelucutan senjata Hamas dan pelepasan peran administratif kelompok itu. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Washington menginginkan segera dibentuknya pemerintahan transisi, berupa Dewan Perdamaian dan badan teknokrat Palestina, sebelum pasukan keamanan internasional yang diamanatkan resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November dikerahkan.
Namun, kesepakatan tersebut jauh dari kata berjalan. Israel dan Hamas saling menuding pelanggaran, sementara langkah-langkah krusial menuju fase berikutnya tak kunjung terealisasi. Hamas menolak melucuti senjata, sementara Israel tetap bertahan di sekitar separuh wilayah Gaza, sebuah fakta yang memperlihatkan inkonsistensi Tel Aviv terhadap janji penarikan.
Israel bahkan mengancam akan melanjutkan agresi militer bila Hamas tidak menyerah secara sepihak. Padahal, sejak gencatan senjata diumumkan, kekerasan belum benar-benar berhenti. Serangan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 400 warga Palestina, mayoritas warga sipil, sementara dari pihak Israel tercatat tiga tentara tewas.
Di Lebanon, gencatan senjata yang dimediasi AS pada November 2024 seharusnya mengakhiri konflik panjang Israel–Hizbullah dan mewajibkan pelucutan senjata kelompok tersebut di wilayah selatan. Pemerintah Lebanon mengklaim hampir menuntaskan mandat itu sebelum tenggat akhir tahun, tetapi Hizbullah menolak tekanan untuk menyerahkan persenjataannya.
Israel menilai kemajuan tersebut “lamban dan parsial”, lalu menjadikannya alasan untuk melancarkan serangan hampir setiap hari ke wilayah Lebanon. Serangan ini diklaim untuk mencegah Hizbullah membangun kembali kekuatan, narasi klasik yang kerap digunakan Israel untuk membenarkan pelanggaran kedaulatan negara lain.
Sementara itu, Iran, yang sempat terlibat perang singkat selama 12 hari dengan Israel pada Juni, melaporkan telah kembali menggelar latihan rudal. Netanyahu menegaskan Israel “tidak mencari konflik” dengan Teheran, tetapi tetap memasukkan isu Iran sebagai topik utama pembicaraan dengan Trump.
Ironisnya, Trump sendiri pada Juni lalu memerintahkan serangan AS ke fasilitas nuklir Iran. Kini, di tengah eskalasi yang dipicu kebijakan agresif Israel, Washington justru membuka wacana kesepakatan baru dengan Teheran, sebuah manuver yang memperlihatkan standar ganda Barat dalam menyikapi konflik Timur Tengah.
Di atas semua itu, penderitaan warga Palestina kembali terpinggirkan. Rencana damai digembar-gemborkan, namun agresi Israel terus berjalan, menjadikan diplomasi hanya panggung sementara bagi kekerasan yang tak pernah benar-benar berhenti.
