Dinasti Shinawatra Kembali Runtuh, Paetongtarn Resmi Digulingkan dari Kursi Perdana Menteri Thailand

Dalam percakapan tersebut, putri dari mantan pemimpin kontroversial Thaksin Shinawatra itu  menyebut Hun Sen sebagai "paman" dan mengkritik militer Thailand. Hal ini  memunculkan pertanyaan besar tentang loyalitas dan integritas pemimpin muda ini.

Putusan ini bukan hanya menjadi pukulan bagi Paetongtarn pribadi, tapi juga menandai babak baru dalam dinamika politik Thailand yang sarat intrik dan tarik-ulur kekuasaan antarkubu. Di tengah kondisi ekonomi yang melemah dan dukungan publik yang anjlok, masa depan politik keluarga Shinawatra kini kembali digantung di ujung keputusan hukum.

Jika benar-benar diberhentikan, Paetongtarn akan menjadi politisi ketiga dari keluarga Shinawatra, klan yang telah mendominasi politik Thailand selama dua dekade terakhir, yang kehilangan kekuasaan sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Koalisi pemerintahan yang dipimpinnya juga tengah goyah karena hanya memiliki mayoritas tipis setelah satu sekutu konservatif utama menarik dukungan dua pekan lalu.

Dilansir BBC, Selasa (1/7/2025), Mahkamah memutuskan dengan suara 7 banding 2 untuk menangguhkan Paetongtarn sementara proses hukum berjalan. Ia hanya diberikan waktu 15 hari untuk menyampaikan pembelaan. 

Sementara itu, posisi perdana menteri akan diisi oleh wakilnya secara sementara, meski Paetongtarn tetap berada dalam kabinet sebagai Menteri Kebudayaan, jabatan yang baru disematkan menyusul reshuffle kabinet beberapa jam sebelum penangguhan diumumkan.

Dalam pernyataan terbarunya, Paetongtarn meminta maaf kepada publik dan menegaskan bahwa isi percakapannya dengan Hun Sen “lebih dari 100 persen untuk kepentingan negara.” Pembicaraan itu, katanya, berkaitan dengan sengketa perbatasan yang kembali memanas sejak seorang tentara Kamboja tewas akhir Mei lalu.

Namun rekaman itu membuat para anggota parlemen konservatif geram. Mereka menilai Paetongtarn terlalu lunak terhadap Hun Sen dan mencoreng wibawa militer Thailand. Paetongtarn membantah tudingan tersebut.

“Saya tidak punya niat untuk keuntungan pribadi. Saya hanya ingin mencegah kekacauan, pertempuran, dan korban jiwa,” katanya. “Kalau didengarkan dengan saksama, Anda akan tahu saya tak punya niat buruk,” sambungnya.

Jika diberhentikan, Paetongtarn akan menjadi PM kedua dari Partai Pheu Thai yang dicopot dalam setahun terakhir, menyusul pendahulunya Srettha Thavisin yang digulingkan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2024.

Penangguhan ini semakin menyoroti kekuatan Mahkamah Konstitusi Thailand dalam membubarkan pemerintahan. Sejak 2006, lembaga tersebut telah membubarkan 34 partai politik, termasuk partai reformis Move Forward yang memenangi Pemilu 2023, namun dicegah membentuk pemerintahan.

“Ini sudah menjadi pola dalam politik Thailand… bagian dari budaya politik Thailand, yang tidak mencerminkan proses demokratis yang ideal,” ujar Titipol Phakdeewanich, dosen ilmu politik dari Universitas Ubon Ratchathani.

Paetongtarn (38), menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand dan perempuan kedua yang menjabat setelah bibinya, Yingluck Shinawatra. Namun popularitasnya merosot tajam dari 30,9% pada Maret menjadi hanya 9,2% pekan lalu, di tengah lesunya perekonomian nasional.

Penangguhan ini terjadi bersamaan dengan persoalan hukum yang membelit ayahnya, Thaksin Shinawatra. Mantan perdana menteri itu tengah disidang karena dugaan penghinaan terhadap monarki atas wawancaranya sembilan tahun lalu dengan media Korea Selatan.

Thaksin yang kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun pengasingan, kini menjadi tokoh paling menonjol yang menghadapi dakwaan di bawah hukum lese majeste Thailand yang terkenal ketat. 

Kepulangannya disebut-sebut sebagai bagian dari kompromi politik besar antara Pheu Thai dan mantan musuh konservatifnya, termasuk militer dan kelompok yang dekat dengan monarki.