Trump mengatakan perubahan itu dimaksudkan untuk memberi sinyal kepada dunia bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Ia menilai nama terlalu “woke.”
“Saya pikir ini mengirimkan pesan kemenangan. Saya pikir ini benar-benar mengirimkan pesan kekuatan,” ujar Trump saat mengumumkan perubahan nama Departemen Pertahanan itu, dikutip dari AP, Minggu (7/9/2025).
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang pada hari Jumat waktu Amerika. Kini keputusan ada di tangan Kongres untuk mengesahkan nama baru tersebut.
Meski belum disahkan oleh Kongres, situs web Pentagon sudah berubah dari “defense.gov” menjadi “war.gov.” Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang kini mulai disebut Trump sebagai “Menteri Perang”, menegaskan bahwa militer AS akan lebih agresif. “Kita akan menyerang, bukan hanya bertahan, dengan letalitas maksimal,” katanya.
Rebranding ini adalah serangan retoris lain dalam upaya Trump membentuk ulang militer AS dan mencabut apa yang ia sebut ideologi progresif. Pangkalan-pangkalan militer telah berganti nama, tentara transgender dilarang, dan situs web dibersihkan dari postingan yang menghormati kontribusi perempuan serta minoritas dalam angkatan bersenjata.
Trump juga lebih menyukai aksi militer agresif yang oleh para pengkritik disebut ilegal, meskipun ia sering mengkritik “perang tanpa akhir” di bawah pemerintahan sebelumnya.
Trump kerap membanggakan serangan pesawat siluman ke fasilitas nuklir Iran, dan baru-baru ini memerintahkan penghancuran sebuah kapal yang menurut AS membawa narkoba di lepas pantai Venezuela.
Presiden dari Partai Republik itu menegaskan bahwa retorika kerasnya tidak bertentangan dengan obsesinya untuk diakui dalam upaya diplomasi, dengan mengatakan perdamaian harus diwujudkan dari posisi kekuatan.
Trump mengklaim berjasa menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan, Rwanda dan Republik Demokratik Kongo, serta Armenia dan Azerbaijan. Ia juga menyatakan frustrasi karena belum mampu mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina secepat yang ia inginkan.
Pendukung Trump di Capitol Hill (parlemen) telah mengajukan rancangan undang-undang pada Jumat untuk mengkodifikasikan nama baru itu ke dalam hukum. Anggota Parlemen dari Partai Republik asal Florida, Greg Steube, sudah mengajukan rancangan undang-undang itu untuk secara resmi mengganti nama departemen tersebut.
“Sejak 1789 hingga akhir Perang Dunia II, militer Amerika Serikat berperang di bawah panji Departemen Perang,” kata Steube, yang merupakan seorang veteran Angkatan Darat.
“Sudah sepantasnya kita memberi penghormatan kepada teladan abadi mereka dan komitmen luar biasa terhadap letalitas dengan mengembalikan nama ‘Departemen Perang’ bagi Angkatan Bersenjata kita,” tambahnya.
Departemen Perang memang pernah menjadi nama resmi sejak 1789 hingga 1947, sebelum diganti Presiden Harry Truman menjadi Departemen Pertahanan pasca-Perang Dunia II.
Departemen Perang dibentuk pada 1789, lalu berganti nama dan direorganisasi melalui undang-undang yang ditandatangani Presiden Harry Truman pada 1947, dua tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II.
Departemen Pertahanan mencakup Departemen Perang (yang membawahi Angkatan Darat), ditambah Departemen Angkatan Laut serta Angkatan Udara yang baru dibentuk sebagai cabang independen.
Pete Hegseth mengeluhkan bahwa AS tidak pernah menang perang besar lagi sejak nama itu diganti. Trump dan Hegseth memang sudah lama membicarakan soal mengembalikan nama Departemen Perang.
