Menlu Sugiono: Relokasi Korban Perang Gaza ke Indonesia Hanya Sementara
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu perjuangan Palestina, termasuk siap menampung warga Gaza korban perang. Solidaritas rakyat dan Pemerintah Indonesia telah ditunjukkan melalui berbagai bantuan dalam bentuk peningkatan kapasitas, pembangunan infrastuktur, dan bantuan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Indonesia senantiasa konsisten mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan prinsip Solusi Dua Negara (two-state solution), dan mendorong penghentian segala bentuk kekerasan. Indonesia siap memainkan peran yang lebih luas apabila diminta oleh semua pihak terkait.
Apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui, Indonesia juga siap menerima korban perang, terutama warga sipil, untuk melakukan pengobatan dan perawatan di Indonesia. Selain korban luka, Indonesia siap menerima anak yatim piatu korban perang yang memerlukan perawatan karena trauma yang mereka alami.
Sebagaimana diketahui, beberapa negara seperti Mesir, Turki, Qatar dan UAE, telah menerima warga Palestina yang menjadi korban Perang Gaza. Indonesia juga telah mengirimkan Tim Kesehatan TNI ke Mesir dan Gaza untuk melaksanakan misi kemanusiaan tersebut.
Sesuai arahan Presiden, kata Sugiono, keberadaan korban perang Gaza di Indonesia hanya bersifat sementara, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk “memindahkan” mereka dari tanah airnya.
"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merekolasi atau memindahkan Warga Palestina dari Tanah Airnya. Setiap upaya yang mengubah demografi Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional," ujar Sugiono dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).
Sehubungan dengan hal itu, Indonesia sedang melakukan konsultasi dengan berbagai negara, terutama dengan Pemerintah Palestina. Indonesia juga perlu memastikan bahwa semua langkah tersebut sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan rakyat Palestina dan mendapat dukungan negara – negara di Kawasan.
"Di tingkat nasional, Kemlu juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaannya sejak keberangkatan dan kepulangan Warga Palestina tersebut," tandasnya.
Waktu pelaksanaan rencana tersebut akan ditetapkan apabila semua konsultasi dengan berbagai negara dan persiapan teknis dapat diselesaikan.
"Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang melanjutkan konsultasi dengan berbagai negara dan persiapan di dalam negeri sebelum pelaksanaan rencana tersebut," pungkasnya.

















