Presiden Palestina: Hamas Harus Serahkan Persenjataannya untuk Akhiri Perang di Gaza

Demikian pengumuman Prancis pada hari Selasa (10/6/2025) dalam surat Mahmoud Abbas yang ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman pada hari Senin (9/6/2025), yang bulan ini akan menjadi ketua bersama konferensi tentang solusi 2 negara untuk Israel dan Palestina.

Abbas dalam surat tersebut menguraikan langkah-langkah utama yang menurutnya harus diambil untuk mengakhiri perang di Gaza dan mencapai perdamaian di Timur Tengah. “Hamas tidak akan lagi memerintah Gaza dan harus menyerahkan persenjataan dan kemampuan militernya kepada Pasukan Keamanan Palestina,” tulis Abbas.

Abbas mengatakan bahwa ia siap mengundang pasukan Arab dan internasional untuk dikerahkan sebagai bagian dari misi stabilisasi/perlindungan dengan mandat Dewan Keamanan (PBB).

Konferensi di markas besar PBB akhir bulan ini akan bertujuan untuk menghidupkan kembali gagasan solusi dua negara — Israel saat ini menguasai sebagian besar wilayah Palestina. "Kami siap untuk menuntaskan perjanjian damai yang mengakhiri pendudukan Israel dan menyelesaikan semua masalah status final dan yang belum terselesaikan dalam jangka waktu yang jelas dan mengikat, dan dengan dukungan, pengawasan, dan jaminan internasional," tulis Abbas. "Hamas harus segera membebaskan semua sandera dan tawanan," imbuh Abbas.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, Istana Elysee menyambut baik "komitmen konkret dan belum pernah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan keinginan nyata untuk bergerak menuju implementasi solusi dua negara."

Macron mengatakan bahwa dia "bertekad" untuk mengakui negara Palestina, tetapi juga menetapkan beberapa syarat, termasuk "demiliterisasi" Hamas. Dalam suratnya, Abbas menegaskan kembali komitmennya untuk mereformasi Otoritas Palestina dan menegaskan niatnya untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan umum "dalam waktu satu tahun" di bawah naungan internasional. "Negara Palestina harus menjadi satu-satunya penyedia keamanan di wilayahnya, tetapi tidak berniat menjadi Negara yang dimiliterisasi."

Prancis telah lama memperjuangkan solusi dua negara, termasuk setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh militan Palestina Hamas di Israel. Namun, pengakuan resmi oleh Paris atas negara Palestina akan menandai perubahan kebijakan besar dan berisiko membuat Israel marah, yang bersikeras bahwa langkah-langkah seperti itu oleh negara asing masih terlalu dini.