Menko Polkam Budi Gunawan (tengah), Menkomdigi Meutya Hafid (kanan) dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) saat menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025). (Foto: Antara)
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengapresiasi desk pencegahan tindak pidana korupsi bentukan pemerintah yang berhasil menyelamatkan uang negara Rp6,7 triliun dalam kurun waktu 3 bulan, sejak dibentuk Oktober 2024.
Uang tersebut berhasil diselamatkan berkat kerja keras dari Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BPK, OJK, dan beberapa lembaga lainnya. Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, saking banyaknya uang yang berhasil disita, tempat di Kejagung sampai-sampai penuh dengan uang.
Berikut fakta-fakta tentang penyelamatan uang negara oleh lembaga di bawah naungan Kemenko Polkam:
3 bulan dibentuk berhasil selamatkan uang negara Rp6,7 triliun
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, desk pencegahan yang dibentuk pemerintah baru seumur jagung, usianya baru 3 bulan sejak dibentuk pada Oktober 2024 lalu. Namun, ia bersyukur desk pencegahan tersebut sudah menorehkan prestasi yang luar biasa.
"Dalam waktu kurang lebih tiga bulan setelah dibentuk, desk ini berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp6,7 triliun," kata Budi Gunawan saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Budi Gunawan menegaskan, capaian yang ditorehkan tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi, tepatnya 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.
Budi memastikan, pencegahan terhadap penyelamatan uang negara bakal terus berlanjut hingga akhir kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Sekalipun sudah berhasil menyelamatkan Rp6,7 triliun, kinerja desk pencegahan korupsi tidak akan mengendur. Beragam upaya akan terus dilakukan sesuai dengan amanat Presiden," ucap Budi Gunawan.
Dorong birokrasi yang transparan
Budi menyebut menekankan pentingnya peran seluruh instansi pemerintah dalam mencegah korupsi dengan menciptakan birokrasi yang transparan. Salah satu langkah yang diusung adalah penggunaan teknologi digital dalam pengadaan barang dan jasa untuk meminimalisir potensi korupsi.
"Desk akan terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mengurangi risiko terjadinya korupsi," katnaya.
Menteri diminta melapor secara rinci
Selain itu, Budi juga meminta agar seluruh kementerian dan lembaga melaporkan secara dini apabila menemukan indikasi korupsi di instansi mereka. Dengan adanya sinergi antara desk pencegahan korupsi dan berbagai instansi terkait, BG yakin bahwa pencegahan korupsi dapat dilakukan secara maksimal.
"Dengan sinergisitas ini, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan transparan, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto," tutup Budi Gunawan.
Terlalu banyak, uang Rp6,7 triliun tidak muat di ruang Kejagung
Budi menyebut uang hasil pencegahan korupsi tidak dapat dipamerkan di ruangan Kejaksaan Agung lantaran jumlahnya yang sangat banyak. Budi menegaskan, sejauh ini desk pencegahan korupsi selama tiga bulan terakhir berhasil menyelamatkan Rp6,7 triliun uang hasil korupsi.
"Tadinya mau diletakkan di ruangan ini, tapi setelah diukur, ruangannya tidak cukup. Tapi uangnya ada begitu," tuturnya.
Senada, Jaksa Agung juga mengatakan bahwa barang bukti cukup banyak dan butuh waktu jika harus ditampilkan di ruangan. Namun, dia memastikan bahwa dananya ada di Ekstrakom BRI.
"Hampir 1 hari harus menghitungnya, dan mengembalikannya harus menghitung lagi. Dana ini ada di Ekstrakom BRI," katanya. Jaksa Agung mengatakan, pihaknya diberikan tanggung jawab sebagai leading sector terhadap desk korupsi, pencegahan korupsi, dan perbaikan tata kelola serta desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa.
