Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pemanfaatan beras nasional sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji.
Menurut Jaenal, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan beras dari negara lain, seperti Vietnam dan Thailand, yang selama ini digunakan untuk konsumsi jemaah haji.
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal.
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi diperkirakan mencapai sekitar 3.913 ton. Angka tersebut dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram beras per porsi dengan total 127 kali makan selama masa operasional haji.
Dalam rapat tersebut, Ditjen PE2HU menyepakati komitmen bersama untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional. Perum Bulog akan menghitung kebutuhan total beras sekaligus menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen.
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras untuk kebutuhan haji.
Rapat juga membahas sejumlah tantangan, mulai dari aspek regulasi ekspor dan mekanisme perizinan hingga daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari beberapa negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia.
Jaenal menilai kondisi swasembada beras yang dicapai saat ini menjadi momentum penting. Selama ini, faktor harga menjadi tantangan utama penggunaan beras lokal. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun warisan kebijakan jangka panjang.
“Melalui sinergi ini, perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar diharapkan dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di dalam negeri,” ujarnya.
