Forum Diaspora IAKMI Gelar Diskusi Pra-Forum Ilmiah Tahunan: Soroti MBG, PKG dan JKN

“Ini dalam rangka Pra-Forum Ilmiah Tahunan IAKMI ke-XI,” tulis siaran pers IAKMI yang ditandatangani Ketua Umum Pengurus Pusat IAKMI Dedi Supratman pada keterangan tertulis yang diterima, Selasa (28/10/2025) malam.

Pada keterangan itu disebutkan, program MBG berhasil mendorong keterlibatan ekonomi masyarakat. Namun, perlu penekanan lebih pada kualitas pelaksanaan.  

“Konsistensi penerapan standar operasional prosedur (SOP), monitoring, dan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sumber daya manusia (SDM), dan Sistem Penyelenggaraan Makanan (SPM) sangat penting,” demikian bunyi keterangan tersebut.

Selain itu, kehadiran supervisor keamanan pangan yang bersertifikat dan sistem sertifikasi transparan di setiap dapur MBG diperlukan, didukung oleh sistem pencatatan digital untuk memantau suhu, kebersihan, dan sumber bahan pangan.

Audit rutin dan pelaporan terbuka mendukung transparansi dan akuntabilitas, sementara edukasi keamanan pangan harus menjadi bagian pelatihan staf dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Jalur distribusi pangan harus efisien untuk meminimalisasi risiko kontaminasi, dan kolaborasi penta-helix beserta keterlibatan tenaga kesehatan masyarakat secara berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program.

Sementara, PKG beroperasi secara nasional dengan komitmen menjangkau seluruh masyarakat tanpa biaya, dan terbukti efektif dalam deteksi dini serta pencegahan penyakit secara massal.

“Kasus penyakit kronis yang tidak terdeteksi saat ini mencapai 30%, sehingga deteksi dini menjadi hal vital untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan produktivitas. Akses layanan PKG harus merata di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat. Integrasi perawatan lanjutan, melalui layanan primer dan rujukan, diperlukan agar pasien tertangani segera. Kesadaran kesehatan terus didukung melalui pendidikan, promosi, surveilans, dan asesmen oleh tenaga kesehatan,” lanjutnya.

Diaspora IAKMI juga menyebut upaya promotif dan preventif masih terbatas, padahal sangat penting dalam perkembangan kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit.

JKN mendukung pengembangan fasilitas kesehatan nasional dan perlu memperkuat kerjasama lintas sektor, khususnya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. Peningkatan efektivitas pembayaran klaim dan standarisasi mutu layanan harus menjadi prioritas, terutama di wilayah tertinggal dan kepulauan. Penyesuaian pembiayaan yang signifikan juga diperlukan untuk mengimbangi perubahan demografi dan pergeseran pola penyakit.

Pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM harus diprioritaskan untuk mengendalikan biaya serta meningkatkan mutu pelayanan, termasuk penurunan waktu tunggu. Masalah kesetaraan layanan menjadi perhatian karena akses yang terbatas di wilayah sulit. Pengelolaan defisit anggaran harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk meninjau ulang kontribusi PKG terhadap defisit BPJS.

“Tantangan ke depan adalah mempertahankan cakupan peserta BPJS yang sudah tinggi,” sambung keterangan itu.

Kegiatan diskusi itu sendiri dibuka Ketua Umum Pengurus Pusat IAKMI Dedi Supratman.

“Kontribusi pemikiran strategis dari para diaspora Indonesia dalam memperkuat kebijakan dan praktik kesehatan masyarakat di Tanah Air penting dilakukan,” kata Dedi Supratman.

Kegiatan dihadiri 760 peserta yang terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah IAKMI, pengajar dan praktisi kesehatan masyarakat. Tampil sebagai narasumber Febi Dwi Rahmadi dari Griffith University Australia, Dian Kusuma dari Khalifa University Abu Dhabi, Iqbal Mochtar dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan Dono Widiatmoko dari University of Derby, UK.

Kegiatan dipandu oleh Hermawan Saputra dan Kamaluddin Latief yang juga merangkap sebagai perumus

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) merupakan organisasi profesi kesehatan masyarakat yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1971. IAKMI merupakan anggota aktif the World Federation of Public Health Association (WFPHA) dan senantiasa berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal upaya pembangunan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.