Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (memegang mik) dalam Bincang-Bindang Menjelang Muktamar Ke-35 NU: NU Masa Depan dan Masa Depan NU di Yayasan Talibuana Nusantara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026). (Foto: PBNU)
JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyoroti perubahan identitas ke-NU-an dan tantangannya dalam menentukan arah masa depan. Gus Yahya mengatakan, pembahasan mengenai harus diawali dengan pertanyaan mendasar mengenai definisi NU itu sendiri.
"Kalau zaman generasi awal dulu mungkin lebih mudah, walaupun tidak dirumuskan secara eksplisit, orang dengan mudah menandai NU itu apa," katanya dalam acara Bincang-Bindang Menjelang Muktamar Ke-35 NU: NU Masa Depan dan Masa Depan NU di Yayasan Talibuana Nusantara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).
Namun, menurut Gus Yahya, saat ini terdapat dua fenomena yang membuat batas-batas ke-NU-an semakin cair. Pertama, batas sosial dan kultural antara warga NU dan bukan NU telah mengalami perubahan yang signifikan.
"Gus Dur tahun 80-an memperkenalkan wacana tentang pesantren sebagai subkultur dan sekarang sudah enggak ada karena batas sosial, batas kultural sudah hilang semua, sudah lebur," katanya.
Fenomena kedua, lanjut Gus Yahya, adalah meningkatnya pengakuan identitas NU di tengah masyarakat. Ia mengaku, telah melihat fenomena tersebut sejak sekitar 2010 ketika masih menjabat sebagai Katib.
Gus Yahya mengungkapkan, pada 2010 Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, pernah menyampaikan hasil survei yang menunjukkan bahwa 47 persen populasi Muslim Indonesia mengaku sebagai warga NU.
Sementara itu, berdasarkan exit poll Pemilu 2004, sekitar 35 persen pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengaku sebagai warga NU. Kemudian, survei LSI Denny JA pada 2005 mencatat sekitar 27 persen populasi Muslim mengaku NU. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 56 persen pada 2023.
"Ini luar biasa. Bayangkan dalam waktu hanya 18 tahun," tuturnya.
Dia membandingkannya dengan perolehan suara NU pada Pemilu 1955 yang berada di kisaran 18 persen. Dalam rentang 1955 hingga 2005 atau selama 50 tahun, angka tersebut hanya meningkat menjadi sekitar 27 persen.
"Tapi dari 2005 sampai 2023 tambahnya lebih dari dua kali lipat. Jadi 56 sekian persen. 2024 Hasanudin Ali dari Survei Al-Farah itu bikin survei sendiri, hasilnya 57,2 persen dari populasi muslim," jelasnya.
Fenomena tersebut, menurutnya, perlu dikaji lebih jauh karena pengakuan sebagai warga NU tersebut merupakan identifikasi secara eksplisit, bukan semata-mata berdasarkan ciri-ciri kultural.
Ia menyebut data BAIS pada 1999 yang menunjukkan ciri-ciri kultural NU telah melekat pada sekitar 63 persen populasi Indonesia, seperti tradisi selamatan, yasinan, shalat tarawih 23 rakaat, dan qunut.
"Lalu NU dipersepsikan sebagai barang apa sekarang? Sementara, ya, kita menyadari realitas kehidupan NU sendiri itu juga mengalami perubahan-perubahan," katanya.
Gus Yahya Dorong Struktur Organisasi Jadi Rujukan Ta’rif NU
Atas perubahan tersebut, Gus Yahya menilai NU perlu kembali merumuskan rujukan yang jelas mengenai ta'rif atau definisi NU. Menurutnya, struktur organisasi dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam mendefinisikan NU, terutama dalam relasi antara Jam'iyyah dan Jamaah.
Gus Yahya mencontohkan munculnya berbagai platform yang memiliki identitas ke-NU-an, tetapi sangat cair dan mengikuti persepsi umum masyarakat mengenai NU.
"Kalau struktur tidak bisa menjadi rujukan dari ta'rif NU, maka justru struktur ini yang kemudian larut ke dalam persepsi ke-NU-an yang awam di tengah-tengah masyarakat luas dan itu secara kultural sudah mulai terjadi," jelasnya.
Ia menekankan perlunya konsolidasi struktur organisasi NU yang diarahkan untuk mentransformasikan struktur NU dari model yang kasual menjadi lebih formal, terutama dengan memperkuat elemen-elemen kunci agar struktur organisasi tetap menjadi rujukan dalam mendefinisikan NU.
"Maka itu yang saya tawarkan ketika saya mencalonkan diri di Lampung itu bahwa saya ingin melakukan konsolidasi struktural dengan mentransformasikan model struktural NU dari model kasual menjadi model yang lebih formal," jelasnya.
NU Harus Tentukan Posisi di Tingkat Nasional dan Internasional
Namun, menurutnya, konsolidasi struktural saja belum cukup. Baginya, NU juga harus menentukan posisi dalam dinamika masyarakat yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Terkait domestik, Gus Yahya menilai perlu ada kejelasan mengenai posisi NU di tengah konfigurasi politik. Ia mempertanyakan apakah seseorang yang tidak memilih PKB tetap dapat mengidentifikasi dirinya sebagai warga NU.
Ia menyebut hasil survei yang menunjukkan bahwa pemilih NU tidak hanya terkonsentrasi pada PKB. Menurutnya, warga NU yang memilih PKB berada di kisaran 10 hingga 11 persen, sementara pemilih NU yang memilih Gerindra sekitar 22 persen, PDIP 19 persen, dan Golkar 14 persen. Adapun PAN, Demokrat, dan NasDem berada di kisaran 7 persen, sedangkan PKS sekitar 4 persen.
"Saya berpikir untuk memperkuat apa yang sudah dihasilkan Muktamar ke-27 di Situbondo untuk kembali ke Khittah dengan menaruh NU dari semua kontestasi politik kekuasaan dan menempatkan NU sebagai buffer dari sistem politik ketika melakukan engagement dengan masyarakat," jelasnya.
Sementara dalam percaturan internasional, Gus Yahya menilai NU tidak cukup hanya menjadi pihak yang mendukung atau menyaksikan agenda yang dibuat pihak lain. NU perlu tampil sebagai pelaku aktif dalam berbagai isu global.
Ia mendorong NU menjadi active player dalam percaturan internasional dengan menawarkan berbagai inisiatif dan gagasan terkait isu-isu global yang sedang diperdebatkan. Menurutnya, hal tersebut juga membutuhkan positioning yang jelas dalam konstelasi internasional.
"Maka saya berpikir bahwa kita harus berusaha menjadi active player di dalam percaturan internasional. Kita harus menawarkan inisiatif dan menawarkan gagasan-gagasan terkait berbagai macam isu yang dipertarungkan. Itu juga membutuhkan positioning di dalam konstelasi internasional," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Endin AJ Soefihara, menyoroti persoalan lain dalam kepemimpinan NU, terutama terkait persyaratan menjadi Ketum PBNU.
"Jadi, Ketua Umum PBNU itu kan syaratnya memiliki kapasitas keilmuan, terkenal, lalu spiritualitasnya tinggi. Itu kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu punya logistik. Itu baru syarat Ketua Umum PBNU," katanya.
"Cuma untuk terkenal dan punya spiritual dan punya logistik, itu celakanya harus jadi Ketua Umum PBNU dulu," ungkapnya.
