KH Ma'ruf Amin: Jangan Ada Money Politics di Muktamar NU
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin meminta tidak ada money politics atau politik uang dalam proses pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.
Politik uang yang dimaksud Kiai Ma'ruf Amin ialah penggalangan suara secara transaksional untuk memilih paket tertentu, baik calon ketua umum, rais aam maupun anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).
"Yang dimaksud itu penggalangan yang sifatnya transaksional itu memilih satu paket. Kemudian dia, ada bayarannya," ujar Kiai Ma'ruf Amin dalam konferensi pers Forum Silaturahmi Kiai Sepuh di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Rais Aam PBNU periode 2015-2018 itu menegaskan, apapun alasannya praktik money politics tidak boleh terjadi, baik menjelang maupun ketika Muktamar berlangsung.
"Itu yang kita minta itu tidak boleh terjadi," tuturnya.
Wakil Presiden RI ke-13 ini menilai, politik uang dikhawatirkan membuat hasil Muktamar tidak memiliki legitimasi yang kuat. Kiai Ma'ruf Amin berharap seluruh proses pemilihan berlangsung secara jujur sehingga tokoh yang terpilih benar-benar merupakan pilihan yang layak, sementara pihak yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya.

















