"Tantangan kami adalah bagaimana bisa melakukan banyak hal untuk rakyat tanpa harus bergantung pada APBN atau rupiah murni. Kami tahu ini sangat sulit sekali. tetapi kami melihat peluangnya dan itu ada di depan mata,” ujar Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Untuk itu, Iftitah mendukung PSN Kawasan Rempang Eco City, Pulau Air Raja, Rempang, Kepulauan Riau, agar program transmigrasi dapat terus berjalan. Proyek ini memiliki nilai investasi jumbo mencapai Rp381 triliun dan menyerap tenaga kerja hingga 186.000 orang.
“Itu nilai investasinya tahap pertama saja kurang lebih Rp198 triliun. Proyeksi tenaga kerja tahap konstruksi kurang lebih 57 ribu orang, kemudian proyeksi tenaga kerja operasional kurang lebih 82.500 orang,” katanya.
Iftitah menuturkan bahwa kawasan tersebut memiliki banyak potensi alam. Salah satunya pasir silika yang dapat dikembangkan untuk industri kaca.
“Namun, persoalan utama saat ini adanya konflik lahan dengan masyarakat lokal hak atas tanah adat, ketidakjelasan kompensasi, dan hilangnya mata pencaharian,” ucaya.
Iftitah membeberkan terdapat 2.532 kepala keluarga dengan total 7.715 warga yang terdampak pengembangan PSN tersebut. Karenanya, ia mengusulkan penyelenggaraan transmigrasi lokal bagi masyarakat Pulau Rempang sebagai solusi dari tantangan-tantangan tersebut.
“Jika diizinkan kelak nanti oleh Pak Presiden kami mengusulkan untuk melaksanakan transmigrasi lokal bagi masyarakat di Pulau Rempang. Kita akan pastikan hak masyarakat Rempang tak terusik, kesejahteraan makin baik dan mereka tetap tinggal di Rempang sehingga pembangunan PSN tetap berjalan,” ucapnya.
Selain itu, melalui upaya tersebut, Iftitah berharap dapat menciptakan lapangan kerja dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus menjaga kepercayaan investor, mengingat PSNRempang Eco City sudah mendapatkan perhatian dari investor China.
“Investor dalam dan luar negeri seringkali ketika mereka chip in (masuk) menginvestasikan sejumlah dananya seringkali terkendala oleh ketidakpastian hukum dan terlalu berlama-lama waktunya,” imbuhnya.
Gaji ASN dan Honorer Aman
Di sisi lain, Iftitah memastikan gaji pegawai Kementrans, baik ASN maupun honorer, tidak terpengaruh oleh upaya efisiensi anggaran. “Gaji pegawai bukan termasuk 16 poin yang perlu dilakukan efisiensi,” ujar Iftitah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di Jakarta.
Ia menuturkan bahwa sebagian gaji pegawai Kementrans kini masih berada di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. “Nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, kami akan bersurat kepada BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) untuk dilakukan pengaturan terkait dengan gaji bagi pegawai dan honorer,” sebut Iftitah.
Anggaran Kementrans telah mengalami beberapa kali perubahan dari yang semula disetujui bersama Komisi V DPR pada 3 Desember 2024 berupa pagu indikatif senilai Rp122,42 miliar. Kemudian pagu tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp47,4 miliar menjadi Rp75,02 miliar.
Pagu indikatif tersebut kembali mengalami penyesuaian pada Kamis (13/2) melalui pagu indikatif rekonstruksi dengan nilai efisiensi yang berkurang menjadi Rp38,91 miliar. Sehingga pagu aktif Kementrans saat ini hanya sejumlah Rp83,51 miliar.
“Nilai efisiensi yang dari semula Rp47 miliar sekian menjadi Rp38.909.529.000, sehingga pagu akhir dari Kementerian Transmigrasi menjadi sebesar Rp83.509.623.000,” kata Ketua Komisi V DPR Lasarus usai RDP.