Kemenag Kukuhkan 267 Amil Kompeten, Targetkan Rp51 Triliun Dana Zakat 2025

Amil zakat, kata Abu Rokhmad, memiliki peran vital dalam kemajuan lembaga zakat. Ia menekankan bahwa keberadaan mereka bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan aktor utama yang menentukan keberhasilan misi zakat. "Amil yang kompeten dapat menutupi berbagai kelemahan dalam regulasi, tata kelola, dukungan pemangku kepentingan, hingga literasi masyarakat," tegasnya.

Indonesia, kata dia, telah memiliki regulasi yang kuat terkait zakat, termasuk undang-undang dan berbagai turunannya. Namun, menurutnya, regulasi saja tidak cukup tanpa didukung kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. "Undang-undang zakat sudah kita miliki. Pimpinan puncak negeri ini juga punya keinginan kuat untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat. Tapi SDM tetap jadi kunci utama," ujarnya.

Abu menambahkan, kompetensi amil tidak hanya menyangkut administrasi, melainkan juga menyangkut profesionalisme dan integritas. "Tata kelola yang baik akan menjadi kunci kepercayaan publik. Makin baik tata kelolanya, makin baik pula kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat," katanya.

Dalam forum tersebut, Abu juga menyampaikan wacana pengembangan SDM amil melalui pendidikan ke luar negeri. "Pelatihan manajemen risiko dan berbagai pelatihan lain perlu diberikan agar mereka makin fokus dan berdedikasi meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat," katanya.

Target pengumpulan zakat nasional pada 2025, kata dia, adalah sebesar Rp51 triliun cukup realistis, asalkan kualitas amil terus ditingkatkan dan lembaga zakat mau berinvestasi pada pengembangan SDM.

Dalam kesempatan itu, Abu turut menyampaikan apresiasi kepada lembaga sertifikasi profesi yang telah menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan uji kompetensi. "Kami sampaikan terima kasih kepada LSP Baznas, LSP Beksa, dan LSP KS yang telah menjadi mitra strategis dalam kegiatan uji kompetensi ini," katanya.

Kehadiran LSP, menurut dia, menandai keseriusan pemerintah dalam menjamin standar mutu amil zakat melalui sertifikasi berbasis kompetensi, bukan semata kepercayaan.