Semua Fraksi Setuju Kementerian Negara Jadi RUU Inisiatif DPR

Meski setuju, PKS dan PDIP memberikan sejumlah catatan. Sedangkan NasDem, PKB, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, dan Golkar menyetujui tanpa catatan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf menyampaikan keputusan fraksinya menyetujui perubahan pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara. Namun, Al Muzzammil menyatakan sikap setuju itu disertai sejumlah catatan.

Muzzammil mengusulkan perubahan redaksional dalam Pasal 15 ditambahkan kata 'efisiensi'. Diketahui, dalam draf RUU Kementerian Negara, perubahan Pasal 15 hanya menambahkan kata efektivitas. Namun, Muzzammil menilai kata efisiensi pun perlu termaktub.

Sebelumnya, Pasal 15 UU Kementerian Negara berbunyi: Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

"Dalam draf yang kita terima ini diusulkan dalam pembahasan Baleg, berubah berbunyi: Pasal 15 'jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12-14 ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan'," kata Muzzammil.

"Maka Fraksi PKS, usulkan pada draf ini untuk menambahkan tidak hanya efektifitas, tetapi juga efisiensi. Sehingga pasal tersebut berbunyi: 'jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud Pasal 12-14 ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan'," sambung dia.

Muzzammil mengatakan prinsip efektivitas dan efisiensi tidak bertentangan dengan penghormatan terhadap kewenangan presiden. Sebab itu, kata dia, presiden terpilih berwenang untuk menambah atau mengurangi Kementerian sesuai kebutuhannya.

Sementara itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyetujui perubahan pasal RUU Kementerian Negara. Putra menyampaikan lima poin catatan.

"Fraksi PDIP DPR RI menyatakan sikap menyetujui perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya," kata Putra.

Putra menilai jumlah Kementerian Negara memang perlu untuk diperhatikan. Terutama, menurut dia, dalam prinsip tata kelola pemerintah.

"Fraksi PDIP memandang dalam penyelenggaraan pemerintahan jumlah Kementerian Negara harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan good governance dan good government," kata Putra.