Gubernur DKI Jakarta Pramono Buka Suara Terkait Pengungsi yang Tinggal di Trotoar Jaksel

Namun demikian, Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertindak apabila para pengungsi menggunakan fasilitas publik secara tidak semestinya.

“Kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan dan menertibkan mereka,” kata Pramono.

Dilaporkan sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menertibkan para pengungsi WNA yang mendirikan tenda dan tinggal di trotoar belakang kantor UNHCR di kawasan Gedung Atrium Mulia, Setiabudi.

Wakil Camat Setiabudi Rizky Noviana Purnama mengatakan penertiban dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat terkait aktivitas para pengungsi.

“Sebelumnya kami sudah melakukan penertiban, namun mereka kembali lagi dan banyak warga yang mengeluhkan aktivitas mereka karena mengganggu ketertiban umum,” ujar Rizky di Jakarta, Kamis (3/7/2026).

Rizky menjelaskan pihak kecamatan bersama unsur terkait terus melakukan pengawasan di lokasi agar fasilitas umum tetap dapat digunakan masyarakat dengan nyaman.

Sementara itu, Field Security Associate Bidang Penanganan Keamanan dan Keselamatan UNHCR, Linda, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam menertibkan para pengungsi.

Menurut Linda, para pengungsi memang memiliki hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. Namun selama berada di Indonesia, mereka tetap wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terlepas dari kewarganegaraan mereka, apabila terjadi pelanggaran hukum, aparat keamanan Indonesia berhak mengambil tindakan tegas,” ucap Linda.

Linda mengungkapkan, hingga saat ini pihak UNHCR masih berupaya mencari lokasi relokasi yang sesuai bagi 32 pengungsi yang berada di kawasan tersebut.

Upaya relokasi dilakukan untuk memastikan para pengungsi memperoleh tempat tinggal yang lebih layak sekaligus mengurangi dampak terhadap ketertiban umum di sekitar kantor UNHCR.