Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Pramono: Manfaatkan, Belum Tentu Setiap Tahun Ada

Program pemutihan pajak kendaraan ini digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melalui program ini, wajib pajak diberikan pembebasan sanksi administratif berupa bunga maupun denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB.

Dengan demikian, masyarakat yang memiliki tunggakan dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan denda selama periode program berlangsung.

Meski demikian, Pramono mengingatkan masyarakat agar tidak sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan akan ada program serupa di masa mendatang.

“Harapannya masyarakat segera bisa memanfaatkan itu. Karena kalau tidak, belum tentu tahun depan kita adakan kembali,” ujarnya.

Adapun program pemutihan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta mulai berlaku sejak 1 Juni 2026 dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Setelah masa program selesai, sanksi administratif akan kembali diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.