Partai Garuda Yakin MK Tolak Gugatan soal Batas Maksimal Usia Capres-Cawapres

Teddy, selain itu menyoroti bahwa Indonesia sampai hari ini memiliki wakil presiden yang berusia 76 tahun ketika dilantik, serta masih bisa menjalankan fungsi dan tugas dengan baik.

Maka dari itu, Teddy meyakini alasan MK untuk menolak gugatan batas maksimal usia capres-cawapres semakin menguat.

“Tentu akan ada pihak-pihak yang ingin MK mengabulkan batas umur 70 tahun agar supaya Prabowo (Subianto) tidak bisa menjadi capres. Sama seperti ketika mereka ingin agar batas minimal capres cawapres tidak dikabulkan, agar supaya Gibran (Rakabuming Raka) tidak bisa menjadi cawapres,” ucap Teddy. 

Teddy menambahkan, Partai Garuda mendukung MK untuk membuat putusan yang tidak bisa diintervensi pihak mana pun.

“Biarkan suara-suara sumbang itu, MK tetap dengan putusannya. Jadi, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu,” katanya.

Adapun Partai Garuda merupakan salah satu partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Sementara itu, nama Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu (22/10/2023) malam.

Di sisi lain, Partai Garuda juga merupakan salah pemohon uji materi Undang-Undang Pemilu. Dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 itu, Partai Garuda memohon batas usia capres dan cawapres diubah menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Gugatan tersebut ditolak oleh MK dalam persidangan yang dilakukan di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (26/10/2023). 

Namun, MK mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait tambahan ketentuan usia capres-cawapres menjadi 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilu kepala daerah.

Sementara itu, putusan MK atas gugatan uji materi mengenai batas maksimal usia capres-cawapres akan dibacakan pada hari ini, Senin.

Ada 3 perkara yang akan diputus hari ini dengan pokok permohonan adanya batas maksimal usia capres-cawapres, yakni pertama Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023, dan 107/PUU-XXI/2023.

Kedua, Perkara nomor 102 dan 107 memohon mahkamah menetapkan 40 tahun sebagai batas minimal dan 70 tahun batas usia maksimal capres-cawapres. 

Ketiga, perkara nomor 104 memohon 21 tahun sebagai batas minimal dan paling tinggi berusia 65 tahun.  (ant)