Tangkapan layar - Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo dalam acara "Evaluasi Publik atas Pemilu 2024 dan Isu-isu Malpraktik Elektoral" yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (28/2/2024). (Foto: Antara/Nadia Putri Rahmani)
JAKARTA, (ERAKINI) – Sebanyak 60 persen publik yang menjadi responden survei menyatakan percaya bahwa pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 bebas dari intervensi pemerintah, menurut Lembaga surveiIndikator Politik Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo dalam acara Evaluasi Publik Atas Pemilu 2024 dan Isu-isu Malpraktek Elektoral yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (27/2/2024).
“Kalau kita gabungkan, jumlahnya hampir 60 persen yang percaya bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam Pemilu” ujar Hendro berdasarkan pada hasil survei 18-21 Februari 2024.
Ia menyebutkan, sebanyak 41,2 responden menjawab cukup percaya bahwa Pemilu 2024 bebas dari campur tangan pemerintah dan 18,6 persen responden menjawab sangat percaya.
Lalu, sebanyak 27,4 persen responden mengatakan kurang percaya, sementara sebanyak 18,6 persen menjawab sangat percaya dan sebanyak 7,4 persen responden menjawab tidak percaya sama sekali.
Survei telepon tersebut dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia kepada publik nasional untuk menanyakan tentang kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, evaluasi terhadap kejujuran dan keadilan pemilu.
Target populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel. Jumlahnya sekitar 83 persen dari total populasi nasional.
Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 1.227 responden. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.
Hendro menyebut, pihak penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta pemerintah perlu memberikan respon terhadap ketidakpercayaan publik bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam Pemilu.
“Apabila digabungkan, sekitar 35 persen yang tidak percaya bahwa pemerintah tidak intervensi pemilu. Ini jumlah yang besar. Isu ini ada di mata publik. Petugas Pemilu lah yang harus bertanggung jawab untuk menjelaskan ini kalau memang image 35 persen yang tidak percaya ini perlu diatasi,” ujarnya.
Selain itu, berdasarkan basis pendukung capres-cawapres, mayoritas yang menjawab percaya soal Pemilu bebas dari intervensi berasal dari basis pendukung Prabowo-Gibran, yakni sebesar 67,1 persen.
Sedangkan kelompok yang kurang percaya bahwa Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah mayoritas dari basis pendukung Anies-Muhaimin, yakni sebesar 45,8 persen. (ant)
