Gubernur Jakarta Pramono Anung (Foto: Pemprov Jakarta)
JAKARTA, (ERAKINI) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dilakukan secara tanpa praktik "orang dalam" atau ordal.
Hal ini disampaikan Pramono usai menghadiri Pembukaan Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
"Yang paling penting, rekrutmennya dilakukan secara terbuka. Tidak lagi, misalnya, laporan orang dalam dan sebagainya. Saya sudah meminta proses awalnya dilakukan di tingkat wali kota dan finalisasinya juga di kantor wali kota," ujar Pramono.
Ia menekankan bahwa siapa pun warga Jakarta yang memiliki ijazah minimal Sekolah Dasar (SD) berhak mendaftar sebagai petugas PPSU. Pendaftaran juga tidak hanya dilakukan di Balaikota, melainkan dapat dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan.
"SD boleh mendaftar untuk PPSU. Jadi pendaftarannya di 267 kelurahan bahkan di kecamatan pun bisa," tambahnya.
Pramono, yang juga mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo, meminta seluruh wali kota di wilayah DKI Jakarta untuk menyampaikan laporan proses rekrutmen secara menyeluruh kepada Gubernur. Hal ini untuk menghilangkan kecurigaan publik mengenai ketidaktransparanan seleksi.
"Mereka melaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur. Supaya kecurigaan tidak transparan itu hilang. Karena itulah yang menjadi persoalan di PPSU sebelumnya," ujarnya.
Dalam rapat internal yang digelar sebelumnya, disepakati bahwa pada periode pertama, Pemprov Jakarta akan membuka kuota untuk 1.100 petugas PPSU, disusul 506 petugas di periode kedua. Sementara itu, kebutuhan tambahan untuk petugas Damkar ditetapkan sebanyak 1.000 orang.
Sebelumnya, Pemprov Jakarta telah membuka 1.652 lowongan kerja untuk petugas PPSU yang akan bertugas di tingkat kelurahan. Kesempatan ini diberikan kepada seluruh warga Jakarta yang memenuhi syarat, termasuk lulusan SD dan yang berusia maksimal 58 tahun.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyebut kebijakan ini memberikan ruang luas bagi masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan untuk ikut berpartisipasi.
“Pelamar lulusan sekolah dasar juga diberi kesempatan untuk mendaftar,” kata Chico, Kamis (17/4/2025).