Wamenhaj Dahnil menyampaikan keterangan pers usia Apel Senja Penutupan Rakernas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H, di Lapangan Galaxy Makodam Jaya, Halim, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026). Foto: Erakini
JAKARTA, (ERAKINI) — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Fokus perbaikan mencakup peningkatan kualitas petugas, penguatan aspek kesehatan jemaah, pembenahan layanan Armuzna, hingga penertiban travel dan kelompok bimbingan haji.
Dahnil menyampaikan bahwa kesiapan petugas menjadi salah satu fokus utama Kemenhaj untuk musim haji mendatang. Ke depan, seluruh petugas haji yang direkrut akan diwajibkan mengikuti pelatihan intensif sebelum bertugas.
“Ke depan nanti semua petugas mulai rekrutmen akan ikut pelatihan. Istilah saya itu masuk barak, semuanya ikut pelatihan selama satu bulan untuk mempersiapkan agar mereka siap melayani jemaah di musim haji,” ujar Dahnil usia Apel Senja Penutupan Rakernas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Lapangan Galaxy Makodam Jaya, Halim, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026).
Penutupan Rakernas ini turut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo R Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto,, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati
Selain kesiapan petugas, lanjut Dahnil, Kemenhaj akan memperketat aspek kesehatan jemaah. Menurutnya, evaluasi tahun ini menunjukkan pentingnya memastikan calon jemaah berada dalam kondisi sehat sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
“Kesehatan jemaah harus menjadi perhatian serius. Kita harus pastikan mereka yang berangkat benar-benar siap dan sehat. Karena itu, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara maksimal,” katanya.
Poin evaluasi berikutnya adalah pembenahan layanan di Armuzna, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dahnil menilai pelayanan di tiga lokasi utama tersebut masih perlu ditingkatkan demi kenyamanan dan keselamatan jemaah.
“Nanti akan kita benahi pelayanan di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih baik,” tambahnya.
Kemenhaj juga menyoroti praktik penipuan dan komersialisasi layanan haji dan umrah yang masih terjadi. Ia menegaskan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah ingin memastikan haji dan umrah tidak lagi dijadikan komoditas.
“Kami ingin pastikan jemaah haji dan umrah tidak boleh lagi jadi komoditas. Pelayanan dan pengelolaan haji serta umrah harus berangkat dari kejujuran dan perilaku antikorupsi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti maraknya penipuan terhadap jemaah yang dilakukan oleh oknum travel maupun penyelenggara tertentu. Karena itu, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap travel perjalanan, KBIH, KBIHU, dan PIHK.
“Kami akan tertibkan semua travel. Kami akan pastikan KBIH memiliki fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis. Travel juga harus berlaku jujur, dan kami akan membangun sistem pengawasan yang ketat agar jemaah terlindungi, baik dari sisi pelayanan maupun keuangan,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan terkait arahan khusus Presiden Prabowo, Wamen Haji mengatakan bahwa Kepala Negara memiliki perhatian besar terhadap tata kelola haji dan umrah agar tidak berorientasi bisnis semata.
“Presiden ingin haji dan umrah itu tidak jadi komoditas. Kalau saya membuat bahasa yang lebih besar, stop mengomodifikasi agama. Agama itu harus menjadi sumber bimbingan dan petunjuk, bukan menjadi komoditas dagangan,” tandasnya.
