Muhadjir Effendy saat menghadiri Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang berlangsung di Lapangan Makodau, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026). Foto: Kemenhaj
JAKARTA, (ERAKINI) —Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, , mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah () dalam mengawal masa transisi penyelenggaraan ibadah haji. Tahun pertama transisi telah menunjukkan langkah-langkah yang tepat dan menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola haji nasional ke depan.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir Effendy saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang berlangsung di Lapangan Makodau, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).
Muhadjir menilai berbagai kebijakan yang diambil Kemenhaj selama masa transisi telah menghasilkan kemajuan yang signifikan.
"Ini adalah tahun pertama proses transisi. Saya kira kita semua dapat menyaksikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat. Lompatan yang dilakukan pada masa transisi ini juga sudah sangat baik, termasuk upaya membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi," ujar Muhadjir.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ekosistem haji menjadi langkah strategis agar penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada operasional tahunan, tetapi juga memiliki sistem yang kuat, berkelanjutan, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada jemaah Indonesia.
Muhadjir juga menyampaikan apresiasi kepada Menhaj dan Wamenhaj atas kepemimpinan serta sinergi yang telah dibangun bersama seluruh jajaran dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Haji dan Umrah beserta Wakil Menteri Haji dan Umrah atas kerja sama yang luar biasa. Kolaborasi yang dibangun telah menjadi modal penting dalam mengawal proses transisi sekaligus meningkatkan kualitas layanan haji bagi masyarakat," katanya.
Penyelenggaraan Haji 2026 Membaik
Penilaian serupa disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ia menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, khususnya layanan di Arab Saudi, pelaksanaan layanan di dalam negeri dinilai berjalan optimal.
"Evaluasi Komisi VIII terhadap penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang paling baik adalah pelayanan di dalam negeri. Mulai dari penetapan jemaah berangkat, proses visa, istithaah kesehatan, hingga distribusi kartu Nusuk berjalan dengan baik. Ini menunjukkan Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji telah bekerja secara optimal dalam mempersiapkan pelayanan kepada jemaah," ujar Marwan.
Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pelayanan di Tanah Suci. Komisi VIII bersama Kementerian Haji akan memetakan berbagai persoalan tersebut agar dapat dirumuskan solusi yang tepat.
Marwan juga menitipkan sejumlah catatan untuk penyelenggaraan haji di dalam negeri. Salah satunya mengenai pelaksanaan pemeriksaan istithaah kesehatan yang diharapkan dapat dilakukan sejak satu tahun sebelum keberangkatan.
"Ke depan, penetapan istithaah kesehatan sebaiknya dilakukan satu tahun menjelang keberangkatan. Dengan demikian, jemaah memiliki waktu untuk menjaga dan memperbaiki kondisi kesehatannya sehingga tidak merasa diabaikan atau dizalimi apabila akhirnya tidak memenuhi syarat kesehatan saat mendekati keberangkatan. Jika pada akhirnya tetap tidak dapat berangkat karena kondisi kesehatan, itu merupakan ketentuan yang harus diterima," katanya.
Lebih lanjut, terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Marwan mengakui tantangan ke depan tidak ringan. Ia menyebut adanya potensi kenaikan biaya akibat berbagai faktor yang sulit dihindari, termasuk komponen transportasi dan layanan lainnya.
"Kemungkinan biaya haji akan meningkat. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab bersama kepada masyarakat Indonesia. Komisi VIII bersama Kementerian Haji akan mengkaji seluruh komponen biaya. Jika masih memungkinkan untuk dipertahankan, tentu akan kami upayakan. Namun ada beberapa komponen, seperti penerbangan, yang memiliki ketentuan dan dinamika tersendiri sehingga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan," jelasnya.
Selain itu, Marwan mengingatkan bahwa tantangan pelayanan di Armuzna, khususnya di Mina, akan terus dihadapi karena keterbatasan ruang yang tidak bertambah, sementara kebutuhan pelayanan terus meningkat seiring harapan bertambahnya kuota haji Indonesia.
"Area Mina tidak pernah bertambah, sementara kebutuhan kita terus meningkat. Karena itu diperlukan berbagai skema, termasuk tanazul, sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Semua ini akan menjadi bagian dari evaluasi bersama agar kita mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Marwan turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji yang telah bekerja di tengah masa transisi kelembagaan Kemenhaj.
"Terima kasih kepada seluruh petugas yang telah berjuang. Ini adalah penyelenggaraan haji pertama di bawah Kemenhaj, sementara proses penataan kelembagaan dan regulasi masih berlangsung. SDM juga masih terus diperkuat sambil menata berbagai prosedur. Karena itu, berbagai capaian yang diraih patut diapresiasi. Mudah-mudahan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia semakin menjadi kebanggaan kita bersama," pungkasnya.
