Prabowo Akan Bentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk Mengurus Pajak hingga PNPB

"Insyaallah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang fokus pada pengelolaan pajak, cukai, dan PNBP, terpisah dari Kementerian Keuangan," kata Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025 pada Rabu (25/9/2024).

Burhanuddin menuturkan, dalam praktiknya nanti kementerian baru ini akan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menjadi satu kesatuan. Hal ini dilakukan untuk efisiensi dan optimalisasi penerimaan negara.

Menurut Burhanuddin, kementerian baru ini akan membantu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upayanya pendapatan negara. Meskipun, kata dia, nilai BUMN Indonesia mencapai US$ 1 triliun. Tetap saja, kontribusinya terhadap negara masih perlu ditingkatkan. 

"Harus ada transformasi kelembagaan, bisnis, budaya, dan manajemen di Kementerian BUMN," ucapnya.

Dia menyebut, perubahan struktur di berbagai kementerian dan lembaga ini akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025, bersamaan dengan awal masa pemerintahan Prabowo.