Rakernas BP4 2025: Menag Rekomendasikan 11 Strategi untuk Tekan Angka Perceraian

“Kita perlu lebih fokus pada mediasi. BP4 menjadi pihak yang paling tepat untuk merespons dan mencegah lonjakan perceraian. Bahkan, jika perlu, kita dorong pembentukan Undang-Undang baru tentang ketahanan rumah tangga,” kata Prof Nasarudin. 

Menag juga mengusulkan revisi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan. Ia menyoroti dampak sosial perceraian yang besar, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

“Secara sosiologis, perceraian menciptakan orang miskin baru. Korban pertama biasanya adalah istri, lalu anak. Karena itu, mediasi adalah langkah strategis yang harus diperkuat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag juga mendorong agar BP4 mendapat pengakuan formal dalam proses hukum perceraian, termasuk melalui surat keputusan Mahkamah Agung yang mewajibkan pertimbangan BP4 sebelum putusan cerai dijatuhkan.

“Organisasi BP4 harus diperkuat hingga tingkat daerah. Kami sudah melobi Kemendagri agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembinaan BP4 secara maksimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyebut Rakernas ini sebagai momentum strategis untuk menyatukan langkah dan merumuskan arah baru pelayanan BP4 secara nasional.

“Tantangan kita kini semakin kompleks: angka perceraian tinggi, literasi perkawinan rendah, dan dampak budaya digital terhadap keluarga. Ini masalah nyata yang harus kita hadapi bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen Ditjen Bimas Islam untuk terus mendukung penguatan kelembagaan dan program strategis BP4. 

“BP4 adalah mitra strategis kami dalam menjaga ketahanan keluarga Indonesia,” tuturnya. 

Berikut 11 rekomendasi Kemenag untuk menekan angka perceraian di Indonesia: 

1. Memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah.
2. Proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah.
3. Berperan sebagai "makcomblang" atau perantara jodoh.
4. Melakukan mediasi pascaperceraian untuk mencegah anak terlantar.
5. Menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua.
6. Bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.
7. Memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah.
8. Menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA.
9. Melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh.
10. Menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya.
11. Menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak.