Kemenag Optimistis Ada Kesepahaman soal Kremasi Murdaya Poo di Borobudur

“Kegiatan keagamaan tentu diperbolehkan, tapi peruntukan kawasan Candi Borobudur sudah ada ketentuannya. Jadi penggunaannya harus hati-hati,” ujar Utoyo, Jumat (18/4/2025).

Camat Borobudur, Subiyanto, turut menanggapi situasi ini dengan meminta warga agar tetap menjaga ketenangan dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. Ia juga menyesalkan adanya spanduk penolakan yang dinilai menyinggung perasaan sebagian pihak.

“Kami sudah mengimbau kepala dusun agar warga tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Semua harus dibicarakan dengan kepala dingin,” katanya.

Karena belum ditemukan solusi, Pemerintah Kabupaten Magelang mengadakan mediasi yang dihadiri Bupati Grengseng Pamuji, wakil bupati, unsur Forkopimda, serta perwakilan masyarakat pada Rabu (16/4/2025). Namun, hasil pertemuan tersebut belum mengarah pada kesepakatan bersama.

Kepala Dusun Ngaran 1 dan 2, Maryoto, menegaskan bahwa penolakan warga didasari atas pertimbangan toleransi dan kenyamanan sosial.

“Ini bukan acara keagamaan berskala besar, tapi acara pribadi. Warga merasa tidak seharusnya mengorbankan ketenangan umum untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Walubi Jawa Tengah, Tanto Soegito Harsono, menjelaskan bahwa kremasi tersebut direncanakan di lahan pribadi milik Hartati Murdaya, istri almarhum, dan tidak ada rencana pembangunan krematorium permanen.

“Kami hanya berencana melakukan kremasi sekali di lahan pribadi milik keluarga, yang terletak di belakang vihara, bukan di area publik atau kawasan terlarang,” jelas Tanto.

Polemik ini masih dalam proses mediasi, dan semua pihak diharapkan tetap menjunjung tinggi semangat toleransi dan menghormati keberagaman keyakinan masyarakat.